BNPP Dukung Usulan Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas

RIAU ONLINE, JAKARTA-Menindaklanjuti perkembangan pembangunan di kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bertemu di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa 15 Maret 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan untuk tahun 2023-2024, kepada Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro yang juga mantan Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP dan Sekretaris BNPP Restuardy Daud.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur pada Ditjen Bina Adwil dan Direktur pada Diitjen Bina Bangda, pejabat pada Ditjen Bina Pemdes, serta pejabat dari BNPP, hadir Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, serta Asdep Infrastruktur Pemerintahan.

Usulan prioritas pembangunan yang disampaikan Bupati Abdul Haris, diantaranya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Jemaja, perpanjangan Runaway Bandara Letung di Jemaja, revitalisasi Pasar Loka Tarempa, pembangunan Jembatan Peninting-Konjo dan Jembatan Air Bini-Penembung, pembangunan Embung Batu Tabir, percepatan pembangunan 12 Tower perbatasan, serta pembangunan puskesmas kecamatan.

Menanggapi laporan Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, mengatakan pihaknya akan mengoordinasikan usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk diakomodasi dalam pembahasan pada tahapan siklus perencanaan perbangunan nasional.

Restuardy juga menyarankan Pemkab untuk menyampaikan usulan pembangunan melalui forum perencanaan sehingga dimasukkan ke dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

"Semua yang menjadi lokpri, menjadi concern kita dalam setiap kali pembahasan," ucap Restuardy. Ditambahkan pula bahwa tindaklanjut Gerbangdutas di Anambas Tahun 2020 terus didorong pelaksanaanya terutama yang tertunda akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020-dan 2021, diantaranya adalah bantuan pemerintah untuk perbaikan kantor desa serta kegiatan prioritas untuk pelayanan publik.

Restuardy menyampaikan dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) yang disusun oleh BNPP, terdapat indikasi alokası APBN 2022 sebesar Rp159,8 miliar yang tersebar di 7 kementerian dan lembaga untuk pembangunan kawasan perbatasan.

Hal tersebut perlu diikuti dengan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan di kecamatan lokpri Kabupaten Kepulauan Anambas secara Bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui kepala badan perbatasan setempat. (*)