RIAU ONLINE, MEDAN-Sembilan nama calon Ketua Umum Partai Demokrat muncul di Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat. Mereka semua adalah senior partai, termasuk Moeldoko.
Pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan mengatakan mereka akan dipilih di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021) ini untuk menggantikan AHY.
Hencky menyebut 9 nama yang akan menjadi calon ketua umum Demokrat untuk menggantikan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pertama dia sendiri, kedua Yahya Sacawiria, ketiga Anton Rifai, keempat Tri Yulianto, kelima Darmizal.
Keenam ada nama Kepala Staf Presiden Moeldoko, kemudian ada Jhoni Allen Marbun, lalu ada Marzuki Alie dan terakhir Hasan Noor Hasani.
Hencky mengatakan, dari 9 nama tersebut ada 5 nama yang paling kuat menduduki kursi ketua umum partai. Lima nama tersebut termasuk Marzuki Alie hingga Moeldoko.
"Ada lima nama paling kuat yakni, Hengky Luntungan, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Tri Yulianto dan Moeldoko," kata Hencky kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).
Lebih lanjut, Hencky mengatakan, lima nama yang paling kuat tersebut bisa mengerucut kembali. Sementara di sisi lain, ia mengklaim sudah 1.500 kader yang hadir di KLB Deli Serdang.
"Total 387 DPC yang hadir, dengan sekitar 1.500 kader," tandasnya.
Sementara itu, Mantan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat dan salah seorang penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan bisa jadi Moeldoko bisa jadi calon terkuat.
"Terkait nama-nama yang muncul dalam bursa. Ya saya kira semua orang tahu dan teman-teman tahu, sejak kongres luar biasa ini dicetuskan, tokoh pertama yang diangkat menjadi ketua umum yakni pak Moeldoko," kata Max Sopacua di lokasi kongres Demokrat, Jumat (5/3/2021).
Meski demikian kata Max, tidak tertutup kemungkinan akan muncul nama-nama lain dalam kongres.
Pihaknya tidak menutup pintu bagi calon lain untuk maju sebagai ketua umum.
Nama lain yang muncul adalah Hj Hasnaeni Moein, pendiri Partai Emas yang saat ini sedang dalam proses verifikasi.
"Siapa pun yang akan maju kalau yang lain silahkan karena kita membuka pintu bagi calon lainnya. Siapapun yang mau, termasuk ibu Hj Dr Hasnaeni," ujarnya.
Max mengatakan kongres akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Terkait isu kongres akan berakhir dengan aklamasi memenangkan Moeldoko, Max menampik dan menyerahkan keputusan kepada peserta forum.
"Aklamasi itu akan terjadi jika tidak ada satu calon pun yang maju. Tapi kami membuka selebar-lebarnya. Pak Marzuki Alie sudah datang, ia juga berminat menjadi calon dan ada yang lain-lain juga, maka kita buka peluangnya. Mungkin saya juga mau maju sebagai calon, kenapa tidak," ungkapnya.
Menurutnya, jika kongres memutuskan hanya calon tunggal maka hal tersebut adalah keputusan peserta bukan karena ada yang menginginkan.
"Ya kita tidak akan melakukan calon tunggal, itu sesuatu yang tidak bagus. Karena menutup calon yang lain, seperti kongres-kongres yang sudah berlalu kemarin," bebernya.
Kongres Dihadiri 1200 Peserta
Max Sopacua menjelaskan persiapan dari Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas oleh para pendiri Partai Demokrat itu sudah 99 persen. Sedangkan satu persen lagi tinggal pembukaan.
"Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini, Peserta sudah banyak hadir. Dihitung dari para peninjau yang memiliki hak suara dan hak bicara," kata Max dikutip dari Suara.com
Peserta yang hadir dalam KLB Partai Demokrat terdiri dari DPC dan DPD serta peserta peninjau dan peserta yang memiliki hak bicara.
Max mengklaim jumlah peserta yang akan hadir telah memenuhi syarat untuk diselenggarakannya kongres yakni di atas 2/3 dari jumlah yang memiliki hak suara.
"Karena kongres biasanya memiliki hak suara dan hak bicara dan peninjau, itu sudah mencapai 1200 orang sampai hari ini. Jadi kongres ini sesuai aspek legalitas adalah 2/3 dari jumlah hak suara. Kalau di hitung-hitung lebih rendah lagi yaitu 50 persen ditambah 1 lah," ungkapnya.
Dia mengatakan kongres sudah sangat memadai dan tidak lagi terkendala oleh hal-hal yang krusial. Max bahkan mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang tersiar kabar akan membubarkan kongres. Menurutnya, aspek legalitas kongres jelas dan ada aspek hukum yang melindungi.
"Kalau ada orang-orang yang mau membubarkan silahkan saja. Kan ada aparat hukum. Kita berpijak ke masalah hukum, kita berpijak masalah keamanan, semua ada aspek hukumnya," pungkasnya.