Dukung Istri Maju Pilkada, Bupati Semarang Dipecat PDIP, Sang Putra Kena PAW

Bupati-Semarang-Mundjirin.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, SEMARANG-PDIP memecat Bupati Semarang Mundjirin dan anaknya Biena Munawa Hatta dipecat.

Mundjirin dipecat buntut dukungan kepada istrinya, Bintang Narsasi, yang menjadi lawan jagoan PDIP di Pilbup Semarang 2020.

PDIP pun tengah memproses Penggantian Antarwaktu (PAW) Biena yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Semarang.

"Surat perintah ke fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang menindaklanjuti SK dari DPP langsung dikirim Kamis 1 Oktober 2020 sore kemarin," kata Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Semarang Bondan Marutohening saat dihubungi detikcom terkait proses PAW Biena, Jumat 2 Oktober 2020.

Setelah tahapan itu, menurut Bondan, terkait PAW Biena hanya tinggal menunggu waktu.



"Tunggu tanggal mainnya saja. Logikanya memang seperti itu, karena sudah dipecat maka keanggotaannya dicabut," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang Pujo Pramujito mengatakan terkait PAW Biena ada proses-proses yang harus dilalui. Ia tak memiliki target khusus namun mengaku secepatnya menyelesaikan proses tersebut.

"Setelah surat dari DPC PDIP kami terima, kami bersurat sampai ke tingkat Gubernur Jateng melalui Pemkab Semarang," jelas Pujo.

Sebelumnya, Mundjirin dan Biena Munawa Hatta resmi dipecat oleh PDIP. Surat pemecatan Mundjirin dan Biena Munawa Hatta dari PDIP itu diteken Megawati pada Senin 28 September  lalu.

"Secara resmi PDIP memecat Mundjirin dan Biena Munawa Hatta dari keanggotaannya di partai," jelas Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Kabupaten Semarang, The Hok Hiong, ditemui di Kantor DPC PDIP, Bawen, Kamis 1 Oktober 2020.

The Hok menyebut Mundjirin dan Biena yang mendukung Bintang Narsasi maju Pilbup Semarang merupakan pelanggaran berat. Sebab di Pilbup Semarang, PDIP telah memutuskan mengusung wabup petahana Ngesti Nugraha dan M Basari (Ngebas).

Usai pemecatan ini, baik Mundjirin maupun Biena dilarang berkegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.