Gegara Pilkada, PDIP Pecat Plt Wali Kota Medan, Megawati: Saya yang Menentukan

RIAU ONLINE, MEDAN-Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri nampaknya gerah dengan keputusan kader PDIP di Medan yang membelot demi jabatan.

Megawati pun buka-bukaan terkait hak prerogatif yang disandangya sebagai ketua umum partai.

"Ada di Medan, dia masuk sebagai PDIP itu. Bayangkan urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya karena saya dipilih kongres partai semua mesti tahu itu," ujar Megawati saat membuka Sekolah Partai Angkatan II bagi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah PDIP secara virtual, Rabu 26 Agustus 2020.

Akhyar, yang kini menjabat Plt Wali Kota Medan, memutuskan keluar dari PDIP karena tak direkomendasikan maju di Pilwalkot Medan. PDIP memutuskan mengusung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

"Kongres partai memberikan hak prerogatif bukan mau-maunya saya, hak prerogatif pada saya. Mau dicabut nanti di kongres partai kalau tidak disetujui. Tidak direkom terus ngamuk. Lho saya mikir ini gimana katanya kader partai, ya sudah aturan partainya gimana ya sudah saya pecat. Saya pecat. Iya dong fair," sebut Megawati.

"Orang saya yang menentukan hak prerogatif itu, tahu ya? Diberikan kepada seseorang dalam kongres partai pada ketumnya yang terpilih di kongres partai, yang memberikan itu adalah kongres partai yang terdiri dari seluruh tiga pilar partai. Jadi di kita enak sekali tata aturannya," imbuh presiden ke-5 RI itu.

Megawati pun meminta kader yang tak mendapat rekomendasi maju di Pilkada tidak sakit hati. Ia menyebut, jika ingin marah, jangan marah secara organisasi, tapi secara pribadi saja.

"Ya jangan sakit hati loh. Kalian kan mestinya berjuang kalau dari PDI, (tapi) ini nggak. Kalau sekarang saya nggak ngurusin lagilah. Mau marah sama saya boleh, tapi pribadi. Kalau sebagai ketum nggak bisa, itu adalah hak saya supaya tahu loh, supaya tahu," kata Megawati.

Seperti diketahui, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution telah dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Akhyar dianggap tidak loyal kepada pimpinan lantaran 'bergabung' dengan Partai Demokrat untuk mendapatkan rekomendasi maju Pilkada Medan.

Akhyar Nasution diketahui juga akan maju di Pilkada Medan melawan Bobby Nasution. Akhyar sebagai petahana akan diusung Partai Demokrat dan PKS.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap alasan partainya tidak mengusung Akhyar Nasution di Pilwalkot Medan. PDIP menyebut Akhyar, yang saat ini telah dipecat dari keanggotaan partai, berambisi mencalonkan diri ke partai lain.

"Di Kota Medan, karena pemilu ini merupakan ujian juga bagi anggota-anggota partai, dan partai memiliki mekanisme, partai memiliki disiplin. Ketika Saudara Akhyar itu mencalonkan diri secara aktif melalui partai lain, Partai Keadilan Sejahtera, berdasarkan informasi yang kami terima dari Pak Djarot, dan Partai Demokrat, maka partai menegakkan disiplin," kata Hasto, Selasa 11 Agustus 2020.

Alasan lain PDIP tak mengusung Akhyar, yang merupakan petahana di Kota Medan, adalah adanya indikasi Akhyar tersangkut kasus hukum.

Hasto menegaskan PDIP tidak akan mencalonkan seseorang yang berpotensi terjerat kasus hukum.

"Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pak Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, PDI Perjuangan melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang membuat yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Selain karena ambisi kekuasaan, ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut," ujar Hasto.

Artikel ini sudah terbit di detik.com