Ganjar Pranowo Kritik Kebijakan Darurat Sipil yang Diwacanakan Presiden Jokowi

RIAU ONLINE, SEMARANG-Presiden Jokowi memawacanakan penerapan darurat sipil setelah melihat kondisi pandemi corona di Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini telah dilaksanakan gagal menghempang laha corona.

OpsIndonesia Opsi tersebut akan dilakukan bila penerapan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu melakukan darurat sipil di tengah wabah virus corona. Sebab dia menilai sejauh ini masyarakat patuh untuk jaga jarak.

 Ganjar mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan sipil akan diambil apabila kebijakan pembatasan sosial tidak berjalan dengan efektif.

"Inti dari aturan itu adalah jaga jarak. Kalau masyarakat patuh dan melaksanakannya makan opsi darurat sipil tidak perlu dilakukan, " jelas Ganjar di kantornya, 31 Maret 2020.

Meski demikian, apabila pemerintah pusat ingin melakukan pembatasan sosial berskala besar, pihaknya siap untuk melaksanakannya. Segala bentuk protokol sudah dipersiapkan olehnya untuk antisipasi kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kita sudah membentuk protokol untuk mempertimbangkan segala aspek sosial maupun ekonomi," katanya.

Sampai saat ini, Ganjar telah berkomunikasi dengan Bupati/Wali Kota untuk menghitung sumber daya yang ada mulai dari tingkat provinsi, Kota, kecamatan hingga desa. Selain itu, juga ada beberapa toko logistik, bank, rumah sakit dan suplai air bersih yang sudah siap membantu.

"Jika kebijakan ini dilakukan, mereka harus membantu. kalau kompak pasti bisa dikelola dengan baik," imbuhnya.

Sebelumnya, pihaknya telah melakukan improvisasi untuk melakukan model isolasi dari tingkat desa. Bahkan, ia telah mencoba untuk menggerakan Satpol PP, Linmas yang bekerjasama dengan TNI/Polri untuk menjadi polisi Corona.

"Mereka tugasnya berkeliling memberikan edukasi pada masyarakat untuk jaga jarak melalui pendekatan sosial, kultural dan psikologis masyarakat," ujarnya.

Artikel ini sudah terbit di Suara.com