RIAU ONLINE, PADANG-Pemerintah Kota Padang angkat bicara soal penggerebekan praktek prostitusi online, yang dilakukan anggira DPRD RI, Andre Risiade,
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menanggapi polemik kasus prostitusi online yang digerebek anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andre Rosiade beberpa waktu lalu di daerahnya.
Menurut Mahyeldi, tugas seorang legislatif itu sebagai pembuat undang-undang, penganggaran dan pengawasan. Namun, dalam segi pengawasan, tentu harus bersama-sama.
“Kalau tugas badan eksekutif (baru) mengeksekusi. Makanya, sudah ada tugas dan kewenangan masing-masing. Ayo bekerjasama, tidak bisa selesai saja dengan adanya wali kota untuk mewujudkan Kota Padang yang lebih baik,” ujarnya di Padang, Selasa 11 Februari 2020.
Ia menilai, adanya anggota DPR RI yang ikut ambil bagian dalam membasmi maksiat, sangat membantu Pemerintah Kota Padang. Mahyeldi pun tak menampik, bahwa kasus-kasus seperti itu memang ada di wilayahnya.
“Justru ini sangat membantu kita (Pemerintah Kota) untuk menekan hal-hal yang kurang positif. Karena memang di Kota Padang, kita tidak tutup mata. Memang ada, waktu saya operasi kemarin juga ada,” jelasnya.
Mahyeldi berpesan, agar saling berkoordinasi. Apalagi dalam pengawasan di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Padang itu selalu melakukan kegiatan dan terprogram.
“Karena ini yang melakukan anggota DPR RI, makanya ramai. Kalau marak, saya kira perlu didukung. Jika seandainya ada anggota dewan yang melakukan operasi ke lapangan, bagusnya koordinasi dengan pihak terkait, sehingga tugas masing-masing berjalan,” katanya.
Diketahui sebelumnya, Andre Rosiade mengungkap kasus prostitusi online di Kota Padang, Sumatera Barat. Ia mengaku telah menggerebek seorang perempuan pekerja seks di salah satu kamar hotel di daerah tersebut.
Artikel ini sudah terbit di Kumparan.com