RIAU ONLINE, JAKARTA-Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana menggelar reuni 212 pada desember mendatang. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar kegiatan tersebut dibatalkan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan 212 identik dengan kasus eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Kasus Ahok sudah selesai maka Reuni 212 dinilai tidak perlu lagi.
"Kan udah selesai. Nggak usahlah, ya kan reuni itu kan alumni, alumni biasanya sekolah. Kalau udah nggak sekolah ngapain ada alumni-alumnian segala. Kan udah selesai, Ahok udah dihukum. Kalau cuma temu kangen ya silakan, kalau definisinya reuni kan nggak masuk. Reuni kan sekolah, kalau demo nanti berapa banyak orang demo nanti," kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Cholil Nafis di kantor Pusat MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin 25 November 2019.
"Tapi tidak atas nama 212, karena 212 kasus Ahoklah, Ahok sudah dipenjara sudah selesai," lanjutnya.
Cholil meminta agar umat tidak larut dengan kasus masa lalu yang sudah diproses hukum. Lebih lanjut, Cholil menyebut lebih bermanfaat bila reuni tersebut sebagai peringatan maulid Nabi Muhammad SAW.
"Iya maulid lebih bagus, sunahnya jelas. Maulid lebih bagus namanya. Meskipun kami nggak melarang, silakan tapi maulid lebih bagus, lebih berakar pada budaya," ujarnya.
Sementara, menurut Cholil, 212 berakar pada politik dan hukum. Sehingga dia meminta umat untuk melupakan masa lalu dan menatap ke depan.
"Tapi 212 lebih berakar pada politik dan hukum dan itu udah selesai. Kalau udah selesai terus dibara-barain itu kan rekonsiliasi bangsa Indonesia yang perlu kita perhatikan. Kritis tetap kalau yang menodai laporkan, diproses hukum, tapi kalau saya lebih menatap ke depan, Pilkada sudah selesai, Pemilu udah selesai ini kan udah mulai membangun bangsa dengan pola yang baru. Yang lama jangan dihidupin terus gitu," imbuhnya.
PA 212 akan menggelar Munajat dan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212 di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019 mendatang. PA 212 mengaku sudah mengantongi rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Perlu kita tambahkan bahwa Alhamdulillah proses dalam rangka mematangkan acara Reuni 212 nanti pertama tentang perizinan alhamdulillah pertama perlu kita informasikan insyaallah semua berjalan dengan baik dan lancar karena rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta sudah kita dapatkan," kata Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, di Sekretariat DPP FPI, Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 21 November 2019.
Anies Baswedan mengatakan pihaknya telah membicarakan izin ini dalam Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Berdasarkan hasil kordinasi tersebut, Anies mengaku memberikan izin untuk pelaksanaan Maulid Akbar.
"Jadi pada hari Selasa atau Rabu kemarin Forkompimda melakukan musyawarah, terkait dengan adanya rencana kegiatan 1 Desember dan 2 Desember. 1 Desember terkait Papua, 2 Desember terkait dengan Maulid Akbar," ujar Anies di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 22 November.
Ketua Panitia Reuni 212, KH Awiet Masyhuri mengatakan izin tersebut disampaikan karena dalam Reuni 212 juga akan menggelar acara Maulid Nabi.
"Memang di Reuni 212 ada maulid di dalamnya. Memang bersamaan dengan maulid," ujar Awiet saat dihubungi, Minggu 24November malam.
Dia mengatakan acara yang akan digelar pada 2 Desember itu akan digelar dari mulai salat malam berjemaah hingga sekitar pukul 09.00 WIB. Dia mengatakan acara tak digelar hingga siang seperti tahun sebelumnya karena kondisi cuaca.
"Acara digelar dari qiyamul lail, salat malam berjemaah. Kemudian salat subuh. Tahun ini tidak sampai. Kemungkinan jam 09.00 WIB selesai. K
Artikel ini sudah terbit di Detik.com