Politisi Demokrat Ingatkan Pemerintah Bahwa Ahok Eks Narapidana

RIAU ONLINE, JAKARTA-Partai Demokrat mengomentari kemungkinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi bos di BUMN setelah diudang ke kantor Menteri BUMN.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa dalam mengangkat pejabat pemerintah, banyak hal yang harus diperhatikan.

Syarief menjelaskan bahwa saat ini pemilihan kepala daerah sedang berkembang wacana agar tidak ada calon dari eks narapidana. Harusnya ide tersebut juga diterapkan di tempat lain. Ini demi pejabat yang betul-betul selektif.

“Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimanapun,” ujarnya.

Basuki atau Ahok pernah dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun atas kasus Surat Al Maidah. Saat pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa, 9 Mei 2019. Ahok terbukti bersalah melanggar pasal 156a KUHP tentang penodaan agama sehingga dihukum dua tahun penjara.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Ahok tengah melalui proses seleksi untuk mengisi jabatan di BUMN. “Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi ini masih dalam proses seleksi,” katanya di Istana Negara.

Artikel ini sudah terbit di Tempo.co