RIAU ONLINE, PEKANBARU - Tokoh Masyarakat Riau, Hj Azlaini Agus, SH, MH, mengatakaba, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau somobong dengan menolak bantuan diberikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, guna memadamkan api membakar hutan dan lahan di Bumi Lancang Kuning.
Hj Azlaini Agus menjelaskan, Riau saat ini benar-benar membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat seperti sekarang ini. Tak usah gengsi dan malu menerima bantuan dari mana saja.
"Mengapa ditolak ? Mereka kan nggak pakai dana APBD Riau? Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, seharusnya Pemprov tidak menolak bantuan siapapun, dari manapun. Karena kita memang butuh bantuan. Bantuan dari luar negeri diterima, bantuan dari DKI ditolak," kata Azlaini Agus kepada RIAUONLINE.CO.ID, Jumat, 20 September 2019.
Anggota DPR RI 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mensinyalir penolakan bantuan dari Gubernur Jakarta, Anies Baswedan ini, sarat motif politik.
"Ini sungguh jelas motif politiknya. Gubri (Syamsuar) takut sama Jokowi, kalau menerima bantuan Anies. Kalau betul Pemprov mampu dan sanggup, tentu sudah lama Karhutla ini padam (tak seperti sekarang ini)," kata Azlaini dijuluki Singa Riau ini.
Ia menceritakan, dirinya banyak menerima telepon, pesan singkat SMS maupun Whatsapp dari warga Riau berisikan ketidaksetujuan mereka atas penolakan bantuan Pemprov DKI tersebut.
"DKI mengirim bantuan tenaga membantu korban tsunami di Palu. Pemdanya memberi penghargaan setinggi-tingginya dan berterima kasih kepada Anies. Bantuan padamkan Karhutla oleh DKI ke Riau kok ditolak?," kata Azlaini mempertanyakan.
Saat menerima telepon maupun pesan singkat di Whatsapp, Azlaini menjawabnya dengan singkat. "Maklum saja Saudara, kalau sudah besar nafsunya hidup di birokrat, niscaya sombongpun akan tampak dihadapan manusia lainnya," tulis Azlaini.
Ia mendesak Pemprov Riau memaparkan alasan masuk akal, agar tak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat di Riaui. Kenapa menolak bantuan dari provinsi lainnya ingin membantu.
Azlaini mengatakan, jangan kemukakan kesombongan dan dikait-kiatkan dengan politik. "Tak cocok tanah Melayu ini dengan cara angkuh seperti itu. Diharapkan legislator kita bertanya dengan pejabat yang menolak itu. Kok tidak bersyukur," pungkas Azlaini.
