Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin 12 November 2018
(Kumparan)
RIAUONLINE, JAKARTA - Joko Widodo menjadi calon pertahana di Pilpres 2019. Tapi posisi ini justru membuat para bupati dan kepala daerah lainnya kesulitan untuk membedakan, Jokowi sebagai capres atau presiden.
Diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H Maming, presiden merupakan jabatan politik yang melekat pada diri Jokowi. Hal itu seperti bupati yang jabatannya diperoleh dari proses politik.
"Saya rasa sesuatu yang susah dipisahkan. Karena presiden kan jabatan kepala negara dan dia juga duduk di politik. Sama kayak bupati, kita juga kepala daerah, tapi kedudukan kita diangkat oleh jabatan politik," kata Mardani usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 12 November 2018.
Akan tetapi, menurut Mardani, yang terpenting adalah para bupati tak melanggar aturan yang berlaku. "Yang penting menempatkan pada sesuai dengan aturannya," jelasnya.
Mardani memberikan keterangan itu usai mengikuti pertemuan antara bupati dengan Jokowi. Pertemuan yang membahas perekonomian daerah hingga global itu diikuti oleh 31 orang bupati.
Waketum Apkasi Abdullah Azwar Anas menambahkan, selama ini, saat Jokowi bertemu dengan bupati tak pernah memposisikan sebagai capres. Saat Jokowi bertemu bupati yang dibahas adalah capaian kinerja pemerintah pusat di daerah.
"Presiden ketemu kita enggak pernah ngomong sebagai capres. Beliau tadi murni program-program, target-target pencapaian di daerah, termasuk percepatan. Sehingga dengan itu, kami sangat apresiasi terutama program di daerah yang sudah terasa," kata Anas.
Tulisan ini sudah tayang di Kumparan.com dengan judul "Asosiasi Bupati Sulit Bedakan Jokowi sebagai Presiden atau Capres"
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id