Raih Opini WTP Tak Jamin Daerah Bebas Korupsi

Kamis, 20 September 2018 15:36 WIB

Menkeu Sri Mulyani

(Internet)

RIAUONLINE, JAKARTA - Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan, tak menjami pemerintahanan di suatu daerah bebas dari suatu tindakan korupsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak memungkiri, masih ada banyak institusi yang mendapatkan predikat tersebut, namun justru malah tersangkut masalah korupsi.

"Banyak yang mendapatkan WTP, tapi korupsi juga jalan," kata Sri Mulyani di depan ratusan kepala daerah dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, Kamis 20 September 2018.

Berdasarkan catatan bendahara negara, selama periode Januari - Juli 2018 ada setidaknya 19 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tadi yang menerima WTP lima tahun berturut-turut hanya 8 provinsi, yang ditangkap lebih dari dua kali lipat. Semoga tidak bertambah sampai Desember," jelasnya.

Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyindir sejumlah laporan keuangan yang pada akhirnya tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh institusi terkait.

"Praktek untuk menggunakan laporan keuangan sebagai feedback itu masih sangat lemah. Orang senangnya pas lagi negosiasi anggaran. Proses tahap akhir inilah yang lemah," katanya.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan, laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengeceualian (WTP) dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah tujuan akhir.

Dia menekankan, harus ada korelasi antara opini WTP dengan kinerja pembangunan, khususnya di daerah.

"Karena pada akhirnya, keuangan negara termasuk transfer ke daerah dan keuangan di pemda itu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas SDM, mengurangi pengangguran dan kesenjangan," ujarnya.

Tulisan ini sudah tayang di CNBCIndonesia dengan judul "Sri Mulyani: Banyak yang Dapat WTP Tapi Korupsi"