(Suara.com)
Senin, 25 Juni 2018 11:17 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Beredar sebuah surat terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2018. Surat tersebut mengatasnamakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo.
Menyusul beredarnya surat tersebut, Kemendagri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai setiap informasi terkait penerimaan CPNS tahun 2018.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, menegaskan bahwa surat yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2018 tersebut. "Surat itu palsu dan kami pastikan tidak benar," tegasnya, Senin, 25 Juni 2018.
Disebutkan pada surat tersebut bahwa Panitia Pelaksana Pembekalan CPNS di lingkungan Kemendagri akan menggelar pembekalan di Hotel Horison Kota Bandung . Khususnya bagi mereka yang sebelumnya mengikuti Tes Umum yang digelar Kemendagri dan disampaikan yang lulus sebanyak 2000 CPNS.
Bahkan, disebutkan pula syarat untuk peserta diharuskan menyetorkan uang sebesar Rp 3,5 juta. Bahtiar memastikan bawah keseluruhan informasi dalam surat itu tidak benar.
Baca Juga
"Penerimaan CPNS tidak ada dipungut biaya, keseluruhan informasi dalam surat itu adalah hoax. Kami akan segera melacaknya dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian," terangnya.
Baca Juga Penerimaan CPNS 2018 Dibuka Juli, Catat Hal Penting Ini..
Menindaklanjuti beredarnya informasi hoax tersebut, lanjut dia, Kemendagri disampaikan Bahtiar sesegera mungkin akan mengirimkan radiogram ke seluruh daerah. Selain memberikan imbauan ke masyarakat agar tidak mengindahkan surat tersebut, Kemendagri mengimbau masyarakat agar senantiasa mewaspadai setiap informasi yang berkembang di masyarakat.
Salah satu caranya dengan menghubungi pihak terkait mengenai kebenaran informasi yang didapatkan. Minimal, kata Bahtiar, masyarakat bisa saling kroscek agar tidak menjadi korban oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Ini sudah sangat meresahkan, karena sebelumnya juga beredar informasi yang sangat menyesatkan mengenai penerimaan CPNS di Kementerian/Lembaga lain. Kami akan buat radiogram ke daerah agar tidak mengindahkan surat tersebut," kata Bahtiar.
"Kemendagri di Tahun 2018 belum pernah menyelenggarakan seleksi dan pembekalan CPNS Jalur Umum dan meminta biaya kepada masyarakat," sambungnya.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di laman Suara.com
