SBY: Ketidaknetralan Oknum BIN, Polri dan TNI di Pilkada Itu Nyata

 

RIAU ONLINE - Terkait keterlibatan BIN, TNI dan Polri di Pilkada, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa kabar tersebut bukan hoax. Penyataan yang disampaikannya itu, sebaliknya bukan sebuah kepanikan melainkan untuk mengingatkan institusi tersebut agar netral.

"Menurut partai politik tertentu katanya SBY panik. SBY tidak panik. Biasanya pihak yang panik itu cenderung curang. Kami tidak curang, tetapi kami waspada. Waspada mengapa? Yang saya sampaikan bukan isapan jempol," kata SBY, melansir VIVA.co.id, Minggu 24 Juni 2018.

Kritikan tersebut disampaikan SBY dengan harapan partai lain mematuhi aturan Undang-Undang. Sebab, diduga ada kaitan menggunakan institusi untuk tak bersikap netral. Ia mengaku tidak berniat untuk mendramatisir atau melebihkan kondisi saat ini.

"Tidak ada niat seorang SBY melebihkan mendramatisasi. Saya tidak dodo liar. Itu bukan DNA saya, tetapi yang saya sampaikan ini cerita tetang ketidaknetralan elemen oknum dari BIN polri dan TNI itu nyata adanya. Ada kejadiannya, bukan hoax," lanjut SBY.

SBY juga menceritakan mengacu kiprahnya yang lebih dari 30 tahun sebagai prajurit TNI, ia berkewajiban mengingatkan agar petinggi BIN, TNI, Polri tidak keliru bersikap dalam Pilkada dan Pemilu. Baginya, jika memang ada keterlibatan anggota BIN, TNI, dan Polri, maka SBY menyebut bukan sebuah kesalahan prajurit.

"Tidak ada anggota prajurit yang salah. Yang salah adalah petinggi-petingginya yang kebelinger. Jadi justru rasa sayang seorang SBY kepada lembaga yang dicintainya TNI Polri TNI dan BIN ini," kata SBY.

SBY juga mengatakan, dalam demokrasi rakyat bebas memilih siapapun yang disukai dan diyakini bisa memimpin. Oleh karena itu, rakyat dinilainya harus berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan aparat.

Sebab, kata dia, jika pemimpin mencapai kekuasannya dilaksanakan dengan cara-cara tidak baik atau menghalalkan segala cara maka akan lebih mengkhianati rakyat. "Bayangkan kalau memegang kekuasaan pasti tidak baik sama rakyatnya, pasti lebih-lebih lagi karena kekuasaan di tangan,” sebut Presiden RI ke-6 tersebut.

Dikatakan SBY, mungkin rakyat tak berani menyampaikan kritis kepada pemerintah. Namun, ia mempresentasikan sebagai rakyat Cikeas, Bogor yang ingin menyampaikan suara kritisnya.

"Mungkin biar lah saya, SBY warga negara biasa penduduk Cikeas Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen kepolisian kita tidak nyaman, ingin menciduk saya, silakan," kata SBY.