BIN Bantah Tudingan SBY Yang Menyebut Tidak Netral Dalam Pilkada

RIAUONLINE - Badan Intelijen Negara (BIN) membantah pernyataan Ketua Umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada ketidaknetralan oknum aparatur negara yakni BIN, TNI, dan Polri dalam kontestasi pilkada di Indonesia.

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menegaskan, lembaganya netral dalam pilkada.

"Perintah pimpinan BIN kepada anggotanya jelas, BIN harus netral, tidak ada perintah untuk berpihak kepada siapapun dalam Pilkada maupun Pileg dan Pilpres," kata Wawan Hari Purwanto kepada merdeka.com, Sabtu (24/6/2018).

Dia menyarankan SBY mengadu langsung baik kepada penyelenggara maupun pengawas pemilu. Aduan tersebut juga harus disertai bukti valid.

"Jika ada isu ketidaknetralan, bisa disampaikan ke Bawaslu/Panwaslu, juga ke KPU atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum, dan tentunya harus dengan didukung bukti-bukti. Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut," imbuh dia.

Dia melanjutkan, prinsip BIN hanya menaati perintah konstitusi yakni mengamankan dan mengawal tahapan Pemilu agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah digariskan.

Wawan juga meminta seluruh peserta maupun stakeholder dalam Pilkada harus menerima kekalahan secara terhormat.

"Siapapun pemenangnya ya harus ditegakhormati. Pemerintah boleh silih berganti namun BIN tetap harus ada guna menjaga marwah Pancasila dan UUD 1945. BIN mengamankan agenda nasional Pemilu dan mengamankan kepentingan 264 juta rakyat agar aspirasinya terwadahi di Pemilu," ucapnya.

Wawan memaparkan, di intelijen juga terdapat sistem pengawasan, yakni pengawasan internal di inspektorat maupun DPR. Secara berkala Komisi I DPR yakni mitra BIN juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) jika ada hal-hal krusial yang harus dipecahkan.

"Jadi jika ada pelanggaran ada sanksi baik internal BIN dari Ankum (atasan yang berwenang menghukum) maupun pertanggung jawaban publik di DPR serta juga pertanggungjawaban anggaran di BPK. Semua sudah ada koridornya," Wawan menandaskan.

Sebelumnya, SBY mensinyalir adanya aparat TNI, Polri dan BIN yang diduga ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat.

Artikel ini lebih dulu tayang di Liputan6.com dengan judul: Bantah Tudingan SBY, BIN: Kami Netral, Tak Ada Perintah Berpihak