(internet)
Selasa, 27 Februari 2018 18:15 WIB
RIAU ONLINE, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berencana untuk melakukan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sekitar 250 ribu posisi pada 2018 ini.
Untuk menjaring calon CPNS, Kementerian PANRB menegaskan bahwa seleksi saat ini dilakukan secara transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Sejak 2013, proses seleksi CPNS sudah menggunakan Computer Assisted Test (CAT) sehingga sangat transparan," tegas Kepala Subbagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan Internal Wasito, dikutip dari Liputan6.com, Selasa 27 Februari 2018.
Baca juga:
Siapkan Berkasmu! Penerimaan CPNS Dibuka Awal 2018
Hati-Hati! Banyak Soal Tes CPNS Palsu Beredar Di Medos
Dijelaskan Wasito, dengan adanya sistem CAT ini, pemerintah memastikan tidak adanya kecurangan atau kongkalikong antara peserta seleksi CPNS dan pelaksana tes.
Dengan sistem ini pula, banyak keuntungan yang bisa diperoleh, di antaranya lebih kompetitif, adil, objektif, transparan, dan bebas dari KKN.
"Peserta yang masuk ruangan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Bahkan penunggu tes bisa melihat hasil tes secara real time," Wasito menerangkan.
Untuk itu, ia mengajak seluruh mahasiswa untuk mengubah mindset terhadap proses seleksi CPNS. Seleksi CPNS sekarang sudah berbeda, menjadi lebih transparan dan bebas KKN.
"Ayo diubah mindset-nya! Proses seleksi CPNS sudah tidak seperti dulu lagi," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan bahwa saat ini, pemerintah masih menunggu usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari setiap kementerian, lembaga, dan daerah.
"Masih dalam proses pengusulan dari masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah," katanya beberapa waktu yang lalu.
Dia memastikan, lowongan jabatan CPNS yang dibuka pada tahun ini tidak akan ada posisi tenaga administrasi. Karena itu, pentingnya validasi oleh kementerian, lembaga, dan daerah.
"Kemungkinan besar belum (tenaga administrasi), jadi pentingnya validasi seperti ini," Setiawan berujar. (1)
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
