14 Orang Terjaring OTT-KPK di Lampung Tengah, Nama Bupati Disebut-sebut

Kamis, 15 Februari 2018 17:28 WIB

Ilustrasi petugas KPK

(internet)

RIAU ONLINE,LAMPUNG TENGAH - Sejumlah pejabat pemerintah dan anggota DPRD Lampung Tengah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 14 Februari 2018 malam tadi.

Kabar OTT-KPK ini pun lansung tersebar dengan cepat. Bahkan nama Bupati Lampung disebut-sebut turut terjaring OTT. Namun, kabar yang menyebut Bupati Lampung Tengah terjaring OTT dibantah oleh juru bicara KPK di Jakarta.

Febri Diansyah menegaskan, penyidik KPK menangkap 14 orang yang terdiri dari unsur Pemkab dan DPRD Lampung Tengah serta unsur swasta dengan barang bukti uang Rp 1 miliar.

"Belum ada kepala daerah yang kita amankan sampai detik ini, hanya masih DPRD, pejabat dan pemkab setempat", kata jubir KPK Febri Diansyah seperti dikutip dari Liputan6.com.

Ke-14 orang yang terjaring OTT-KPK diduga kuat terlibat dalam kasus suap untuk memuluskan persetujuan dari DPRD Lampung Tengah terkait usulan pinjaman daerah ke perseroan di bawah kementerian keuangan. Penangkapan dilakukan di dua tempat yaitu di Lampung Tengah dan di Jakarta.

"Indikasinya terkait dengan adanya kebutuhan persetujuan terhadap DPRD, jadi pihak Pemkab butuh persetujuan DPRD, kemudian dilakukan sejumlah upaya untuk pemberian hadiah atau janji tersebut," papar Febri Diansyah di Gedung KPK.

Sebelumnya pada 2017, Pemkab Lampung Tengah (Lampteng) mengajukan pinjaman dana (utang) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sekitar Rp 300 miliar. PT SMI adalah perusahaan BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Sejak sekitar November 2017 Pemkab Lampteng mengajukan ke DPRD biar dapat persetujuan DPRD. Pengajuan tersebut sempat masuk Rancangan APBD 2018 saat pidato Bupati Mustofa di DPRD Lampteng, pekan terakhir November 2017.

Pengajuan pinjaman dana dari PT SMI tersebut sebelumnya juga pernah dibahas DPRD dengan Bupati saat kunjungan kerja di Jakarta. Dana pinjaman rencananya dipakai untuk pembangunan infrastruktur. (1)