DPR: : Pengganti Buwas Harus Dari Internal BNN

RIAU ONLINE, JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo agar calon pengganti Kepala BNN Budi Waseso (Buwas) berasal BNN dan memiliki reputasi serta integritas yang kuat.

"Jika tidak, maka keinginan Presiden Jokowi memerangi narkoba akan dimaknai sebagai "perang-perangan" saja," ujarnya kepada wartawan, Rabu 7 Februari 2018.

Pernyataannya tersebut lanjut Politisi asal Aceh ini terkait masa berakhir Budi Waseso sebagai Kepala BNN pada awal Maret 2018 mendatang.

Disamping memasuki masa pensiun di kepolisian, kata Nasir Djamil, umur Buwas juga sudah melewati batas seperti yang diatur oleh undang-undang.

"Kepala BNN itu godaan uangnya tak terhitung karena sindikat narkoba ingin menyuap aparat penegak hukum agar bisnis haramnya bebas keluar dan masuk. Jika tidak punya integritas akan tunduk dengan keinginan sindikat," imbuhnya dalam siaran pers, Rabu 7 Februari 2018.

Lebih jauh, mantan wartawan ini menilai selama dua setengah tahun memimpin BNN, Buwas telah menunjukkan integritas dan kemauan yang kuat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

Usahanya membuat modul dan kurikulum pendidikan anti narkoba untuk pelajar sangat diapresiasi oleh Komisi 3 DPR RI. Bahkan, berbagai penangkapan dan menggagalkan penyeludupan narkoba ke Indonesia juga sukses ditangan Buwas dan anggotanya.

"Buwas itu memang buas dengan sindikat dan bandar narkoba. Ia juga telah meningkatkan kualitas panti-panti rehabilitasi narkoba dimana sebelumnya tidak memiliki acuan yang sama," tegasnya.

Masih kata Nasir, dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dan BNN, kemarin, ia mengingatkan tentang regenerasi di tubuh BNN. Karena itu dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi siapa pengganti Buwas.

"Jika Buwas diperpanjang kita setuju. Tapi regenerasi akan mandek. Saya pikir ada beberapa deputi di BNN saat ini yang layak menggantikan Buwas, misalnya Arman Depari," cetusnya.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dalam memerangi narkoba dan memberikan pengetatan dan hukuman yang maksimal kepada jaringan sindikat narkoba.

"Anggaran BNN wajib ditambah dan gedung untuk mereka berkantor juga perlu dibangun agar tidak menumpang dengan institusi lainnya," pungkasnya.(2)