RIAU ONLINE - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan akan mencopot pejabat yang lalai dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Untuk itu ia juga menginstruksikan semua aparat daerah, khususnya Kapolres, Kapolda, Komandan Kodim dan Pangdam agar lebih tanggap.
"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tak tertangani aturan main sama, masih ingat? Dicopot. Tegas ini, saya ulang lagi. Paling kalau ada kebakaran sebelah mana saya telepon Panglima ganti Pangadamnya, telepon Kapolri minta Kapolda-nya ganti," tegas Jokowi, seperti dikutip dari Suara.com, Selasa, 6 Februari 2018.
"Cara ini saya kira sangat efektif menggerakkan satgas di lapangan, kalau ganti Gubernur nggak bisa. Jadi yang efektif telah kami lakukan menggerakan seluruh perusahaan, masyarakat, organisasi sampai bawah. Saya kira di Polri sampai Kamtibmas, di TNI sampai Babinsa efektif kalau digunakan menggerakkan masyarakat, perusahaan," lanjutnya.
Baca Juga 2 Tahun Tanpa Karhutla, Ini Yang Didapatkan Provinsi Riau
Berdasarkan yang diterimanya, Jokowi mencatat dalam 3 tahun terakhir penanganan karhutla terjadi penurunan. Pada 2015 terdapat 21.929 hotspot, pada 2016 terjadi penurunan secara drastis menjadi 3.915 hotspot dan pada 2017 turun menjadi 2.567 hotspot. "Penurunan yang sangat jauh sekali," kata Jokowi
Sebab itu, Jokowi mngintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus mengantisipasi terjadinya karhutla pada tahun ini. Dalam penanganan karhutla pemerintah telah membentuk Satgas dari berbagai unsur, mulai dari kepada daerah, seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota, jajaran Kepolisian dan TNI serta elemen masyarakat.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id