Inilah Tiga Langkah Indonesia Bebaskan WNI dari Sandera Abu Sayyaf

RIAU ONLINE - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi strategi pembebasan tujuh anak buah kapal waga negeri Indonesia yang disandera kelompok bersenjata di Filipina yang digelar pada hari ini, Jumat 24 April 2016.

 

Rapat tersebut dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Keamanan Laut Arie Soedewo.

 

Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, rapat menghasilkan tiga hal penting untuk membebaskan sandera yang diduga diculik Abu Sayyaf, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Jumat 24 Juni 2016.

 

Pertama, Pertama, pemerintah akan segera mengaktifkan tim crisis center. Menurut Retno, tim ini telah menjalankan tugasnya dalam upaya pembebasan WNI yang disandera di Filipina pada waktu sebelumnya.

BACA JUGA: DPR: Filipina Segera Tuntaskan Masalah di Negerinya

 

"Crisis center akan segera bekerja. Crisis center ini sudah ada dan sudah bekerja saat upaya pelepasan sandera-sandera sebelumnya. Kami on-kan lagi crisis center untuk menangani penyanderaan ini," kata Retno

 

Kedua, pemerintah akan menjalin komunikasi secara intensif dengan banyak pihak, termasuk pemerintah Filipina. Menurut Retno, komunikasi ini untuk menerima informasi secara detail mengenai lokasi penyanderaan dan pihak mana yang melakukannya.

 

"Sudah ada beberapa informasi yang mengatakan lokasi dan pihak yang menyandera tapi kita butuh klarifikasi. Oleh karena itu kita butuh komunikasi intens," ujarnya.

 

Retno berkata, komunikasi yang intens dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelamatkan sandera.

KLIK JUGA: Menlu Benarkan Kabar Penyanderaan 7 WNI

 

Ketiga, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan moratorium pengiriman batubara ke Filipina. Retno menegaskan moratorium itu akan dilakukan hingga Filipina memberikan jaminan keamanan bagi WNI.

 

Retno menjelaskan, lebih dari 90 persen kebutuhan batu bara Filipina Selatan mengandalkan ekspor dari Indonesia. "Moratorium akan terus dilakukan sampai pemerintah Filipina dapat memberikan jaminan keamanan," tegas Retno.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline