Pemerintah akan Audit Amdal Perusahan Perkebunan

 

RIAU ONLINE, JAKARTA - Pemerintah akan audit seluruh Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) perkebunan yang ada, khususnya di daerah gambut. Sementara ini, pemerintah tidak akan memberikan izin baru untuk perluasan perkebunan daerah gambut.

 

Demikian dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK dalam wawancara khusus 'Setahun Jokowi-JK' di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Minggu (18/10/2015). "Kita akan audit seluruh Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) dari pada perkebunan yang ada, khususnya di daerah gambut," ujar dia.

 

"Hukum ditegakkan pada yang melanggar, sambil intensifkan kerja sama Indonesia dan negara lain," sambung JK. (BACA JUGA: Bangun 2.247 Sekat Kanal dan Embung di Konsesi Perusahaan) 

 

 

Masalah kabut asap memang terjadi hampir tiap tahun, bak tamu yang rutin berkunjung. "Kabut asap memang berlangsung tiap tahun, tapi tahun ini lebih besar dampaknya karena El Nino," ujar JK seperti dikutip dari laman Liputan6.com.

 

Masalah kabut asap, lanjut JK, terjadi karena niat perusahaan untuk memanfaatkan lahan gambut. Cara mudah untuk memanfaatkan lahan itu adalah dengan membakarnya. (KLIK: Keras Kepala, Hanya 22 Perusahaan HPH dan HTI Miliki Rencana Aksi Karhutla)

 

JK mengatakan, pemerintah akan lebih menghargai saran dan usul dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) pecinta lingkungan, supaya masalah kabut asap tidak terulang. Sebab, pemerintah punya niat teguh untuk perbaikan pada masa mendatang.

 

"Kita sebenarnya juga menghargai kritikan dan usulan dari LSM, Greenpeace, selama ini yang punya usul objektif. Kita perhatikan usul itu dalam menentukan langkah," tandas JK.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline