(FACEBOOK)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Janji Presiden Joko Widodo untuk berkantor di Riau saat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ternyata diingkari. Janji tersebut diucapkan saat berkunjung ke Riau, tahun 2014 silam, awal-awal menjabat sebagai kepala negara. (Klik Juga: Kembali Jokowi Berjanji 2 Pekan Api Padam)
RIAUONLINE.CO.ID merangkum janji-janji dan pernyataan Jokowi ke rakyat Riau, Sumatera dan Kalimantan, termasuk Indonesia terkait asap. Bak lirik lagu, Kegagalan Cinta karya Rhoma Irama, "Kau yang berjanji kau yang mengingkari", berikut rangkumannya.
1. Berkantor di Riau
Saat pertama kali ke Riau, Kamis, 27 Nopember 2014 silam, Presiden Jokowi blusukan asap' ke Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedatangan Jokowi ketika itu untuk melihat kanal yang dibuat oleh Abdul Manan dan warga lainnya guna membendung air gambut tak langsung ke laut. (Baca Juga: Jokowi Ngantor di Riau Tak Selesaikan Masalah Buat Apa)
Selain itu, Jokowi juga berjanji akan berkantor di Riau hingga padam, jika kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan terjadi. "Buat apa Jokowi ngantor di Riau bila tak menyelesaikan masalah?" kata Direktur Eksekutif Walhi Riau, Riko Kurniawan kepada RIAUONLINE.CO.ID, Minggu (12/7/2015).
2. Janji Revisi Perizinan Usaha di atas Lahan Gambut
Janji Presiden Jokowi lainnya saat berkunjung ke Sungai Tohor, ia dan jajarannya menyatakan komitmen untuk mengevaluasi dan merevisi perizinan usaha di kawasan gambut, demi mengatasi bencana asap. Hasil tindak lanjut atas komitmen tersebut kini dinanti.
"Pemerintah berjanji akan mengevaluasi dan merevisi pengelolaan gambut. Hingga sekarang revisi dan tindak lanjut atas evaluasi belum dilakukan," ujar Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi RIau, dikutip dari kompas, Senin (3/8/2015). (Lihat Juga: Soal Asap, dari Jin Tiket buat Jokowi Hingga Pembantaian Warga Riau)
3. Terbakar lagi di 2015, Menteri dan Pemda kena sanksi
Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat menargetkan masalah kabuat asap harus berkurang tahun ini. Para penanggung jawab, mulai dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga pemerintah daerah akan mendapatkan sanksi jika gagal. Sebaliknya, presiden menjanjikan penghargaan jika tugas tersebut dalam dilakukan dengan baik. (Lihat: Ada-ada Saja, Lain Ditanya, Lain DIjawab Jokowi)
“Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat merupakan daerah yang terus dipantau. Empat daerah ini, harus turun titik apinya tahun ini, ” kata Jokowi, saat memberikan pengarahan di Markas Daerah Operasi Manggala Agni Rasau Jaya, Kalimantan Barat, Selasa, 20 Januari 2015, dikutip dari mongabay.co.id.
Jokowi menganggap, masalah kabut asap yang selalu terjadi tiap tahun ini karena pembiaran dan tidak ada terobosan berarti dalam penanganannya. “Ini hanya persoalan mau atau tidak. Sistem sudah ada, pemantauan dan lokasi titik api sudah jelas, tinggal bagaimana menjalankannya,” katanya. (Klik: Ayo Pak Gubernur, Kapolda dan Danrem, Mari Bergabung)
Baca Juga
4. Awalnya Sekat Kanal, kemudian Malah Minta Kanalisasi
Pada kunjungannya ke Kalimantan Tengah, Kamis (24/9/2015), Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, untuk segera melakukan kanalisasi.
Upaya kanalisasi ini bertujuan mengatasi kebakaran hutan di sejumlah titik di Kalimantan. Kebakaran itu telah menyebabkan bencana kabut asap dalam beberapa hari terakhir.
"Tadi saya berdiam diri selama lima menit, tiba-tiba saja api membesar. Kuncinya ada di kanal. Segera lakukan kanalisasi dan harus besar-besaran," kata Presiden Jokowi saat meninjau kebakaran hutan di Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 24 September 2015. Lokasi kebakaran hutan itu berada di pinggir jalan Trans Kalimantan. (Baca: Sebelum Jokowi Datang, Jarak Pandang 5.000 M, Sekarang 1.000 Meter)
Namun, kanalisasi ini mendapat koreksi dari bawahan Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Padahal, saat berkunjung ke Sungai Tohor, Jokowi mendukung dilakukan sekat kanal sebagai upaya lahan gambut tidak kering yang nantinya berakibat mudah terbakar.
4. Dua Pekan Api Padam dan Asap Menghilang
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memerintahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran Hutan dan lahan di Riau dalam waktu 2 minggu.
“Ini merupakan tanggung jawab yang diperintahkan dari Pak Presiden kepada saya sebagai kepala BNPB untuk membantu dan menyokong pemerintah di daerah supaya masalah kebakaran dan asap bisa segera selesai,” ujar Purnawirawan Laksamana Muda Angkatan Laut itu kepada waratawan di Posko Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Rabu (9/9/2015) siang.
Janji serupa kembali disampaikan Jokowi, pekan lalu, Jumat (9/10/2015), ketika jalan-jalan ke areal gambut bekas terbakar yang sudah padam. (Lihat: Selamat Jalan Hanum, Gadis Kecil Korban Ganasnya Asap Riau)
"Tadi Menkopolhukam dan Kepala BNPB mengatakan kepada saya, pemadaman titik api di Sumsel itu paling lama 2 minggu. Mereka sekarang di Palembang juga meninjau lokasi. Untung-untung kalau sebelum 2 minggu sudah selesai," harapnya.
5. Dulu Tolak Bantuan Asing, Kepepet, Baru Menerima
Pemerintahan Joko Widodo dalam berbagai kesempatan secara tegas menolak bantuan asing dalam penanganan asap dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). (Klik: Pesawat Bantuan Malaysia Tiba, Singapura Ditunda)
"Pemerintah sama sekali tidak menutup diri terhadap bantuan. Tapi, pemerintah tidak mau kemudian diklaim mereka, pemerintah kan sedang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan. Termasuk statusnya," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Namun, kemudian janji tak mau terima bantuan asing itu kemudian melunak, dan masuklah bantuan seperti pesawat yang mampu membawa air berton-ton guna memadamkan api. (Baca: Malaysia, Singapura Bantu Indonesia Padamkan Api)
"Kita kemarin sudah minta bantuan, dan dibantu dari Singapura. Masih dalam proses, Rusia, Malaysia, Jepang," ujar Jokowi usai meninjau proses pengeboran bawah tanah MRT di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2015), dikutip dari detik.com.
6. Janji 2015 tak Ada Kebakaran Hutan dan Lahan, eh Malah Semakin Parah
Dalam kunjungannya ke Posko Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan Manggala Agni Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo berharap pada tahun 2015 tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia, Rabu (21/1/2015), dikutip dari metrotvnews.com.
Namun, keinginan di awal tahun ini malah tak terwujud. Kebakaran hutan dan lahan justru terparah sejak 1997 silam dengan menelan korban jiwa meninggal serta jutaan hektare hangus terbakar.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
