RIAU ONLINE, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam), Luhut Binsar Panjaitan mengancam kepala daerah yang wilayahnya terbakar untuk tidak main-main. Pasalnya, hutan dan lahan terbakar tersebut menimbulkan asap kemana-mana. (Baca Juga: 1.200 Hektare Lahan Terbakar di Riau Milik Perusahaan)
“Ini kondisinya sudah kritis. Negara harus hadir. Masyarakat harus dilindungi. Jangan ada yang coba bermain-main, khususnya para kepala daerah. Tangkap dan penjarakan pelaku pembakaran. Ini perintah Presiden,” tegas Luhut saat membuka Rapat Koordinasi Darurat Asap di Sumatera dan Kalimantan, Selasa (15/9/2015), di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). (Klik Juga: Dinas Kehutanan Laporkan 12 Perusahaan HTI Pembakar Lahan)
Di Sumatera, ungkap Luhut seperti rilis diterima RIAUONLINE.CO.ID dari Biro Humas Pemprov Riau, banyak perusahaan terlibat pembakaran hutan dan lahan. Ruhut meminta segera cabut izin perusahaan tersebut dan adili pemiliknya. (Lihat Juga: Kapolri : Ada Indikasi Karhutla Sengaja Dibakar)
“Lokasinya sudah jelas. Perusahaannya juga sudah jelas. Segera eksekusi. Cabut izinnya. Jangan lagi kita panjang lebar. Jangan lagi ada ragu-ragu. Ini perintah Presiden. Kita juga sudah malu kepada negara tetangga. Ini sudah menyangkut harga diri negara,” tegas Luhut lagi. (Baca: Inilah Alasan Klasik Polisi saat Tangani Kasus Karhutla)
Pada rakor kali ini, juga hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BNPB Willem Rampangilei, beberapa gubernur, seperti Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Plt Gubernur Jambi H Irman. (Klik: Setiap Hari 300 Ha Lahan Sengaja DIbakar di Riau)
Sementara dari wilayah Kalimantan semuanya diwakilkan. Ini sempat membuat berang Luhut selaku pimpinan rapat. Ketidakhadiran mereka disebut Luhut sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menangani bencana kabut asap.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
