RIAUONLINE, Jakarta - Sebagai salah satu pemimpin kubu, Aburizal Bakrie mengungkapkan pilkada hanya penting bagi para calon kepala daerah pilkada, namun tidak untuk Partai Golkar.
Islah terbatas yang dilakukan Partai Golongan Karya hingga kini masih terus berjalan demi menjaring nama-nama calon kepala daerah untuk Pilkada 2015.
"Pilkada itu penting untuk calon-calon. Namun bagi Golkar tidak penting. Buat Golkar, pilkada mau diadakan tahun atau tahun depan sama saja," ujar pria yang akrab disapa Ical itu di kompleks DPR RI, Rabu (17/6).
Ical mengungkapkan tidak ada hubungannya persentase kemenangan Partai Golkar di pilkada dengan persentase mereka di pemilu 2014 yang lalu. Sebanyak 59 persen kemenangan di pilkada, dianggap Ical, tidak ada sangkut pautnya dengan persentase 14,6 persen di pemilu legislatif.
Untuk Golkar, kata Ical, yang penting adalah partai berlambang pohon beringin tersebut adalah mereka bisa mengikuti Pilkada 2015 sebagai satu kesatuan.
"Bagi Partai Golkar tentu kita harap bahwa Golkar ikut pilkada jadi satu, kalau jadi satu kita ikut," ujarnya. "Namun jika mau belakang atau mau ditunda ya itu terserah saja," kata Ical.
Sebelumnya, kedua kubu Partai Golkar telah menandatangani kesepakatan bersama di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di atas surat islah tersebut tercantum empat poin kesepakatan.
Islah khusus itu ditandatangani bersama oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar dari kedua munas yang telah berlangsung, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, dengan disaksikan oleh Ketua Umum Partai Golkar ke-8 Jusuf Kalla dan segenap pengurus partai dari kedua kubu yang berselisih paham.
Dalam poin pertama kesepakatan islah khusus tersebut, keduanya sepakat untuk mementingkan kepentingan partai golkar, sehingga akan muncul calon kepala daerah yang dapat diusung dalam Pilkada serentak 2015.
Kemudian, kedua pihak harus setuju untuk membentuk tim penjaringan bersama di daerah-daerah yang akan dilaksanakan Pilkada serentak 2015, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
"Ketiga, adapun calon yang akan diajukan harus memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama (DPP Golkar Munas Bali dan Ancol)," ujar Jusuf Kalla.
Terakhir, saat pendaftaran calon kepala daerah yang diajukan partai Golkar pada Juli 2015 mendatang, usulan partai Golkar harus ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang telah diakui oleh Komisi Pemilihan Umum.
