Suhu Panas Maksimum Meningkat, Sasaran Pengendalian Karhutla Meluas

RIAU ONLINE - Riau menjadi salah satu dari enam daerah prioritas penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Meski demikian, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkap wilayah sasaran pengendalian kasus karhutla tahun ini cenderung meluas, tak hanya terpusat pada enam daerah prioritas.

Setidaknya, 13 dari 20 kasus karhutla yang dihimpun oleh tim Pusdalops BNPB pada Dasarian II Juli 2024 menyasar wilayah bukan bagian dari enam daerah masuk skala prioritas berdasarkan data historis dan analisis risiko, namun telah terdeteksi terjadi karhutla yang cukup masif sejak tahun 2023 lalu.

Wilayah tersebut diantaranya adalah Provinsi Aceh (Aceh Barat), Sumatera Utara (Sipiso-Piso Merek, Karo), Jawa Timur (Bromo Tengger), dengan total luas yang terbakar masing-masing di atas enam hektare dan kasus kebakaran lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kupang, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Termasuk Sumatera Barat di pesisir selatan dan Kalimantan Timur juga mulai intens terjadi kebakaran lahan hutan maupun mineral,” kata Abdul, dikutip dari ANTARA, Senin, 22 Juli 2024.

Meluasnya kebakaran tersebut, disampaikan Abdul, dapat terjadi oleh faktor peningkatan suhu panas maksimum, lalu hari tanpa hujan yang telah melanda Indonesia Bagian Barat - sebagian Indonesia Bagian Tengah sejak awal bulan Juni.

BNPB juga memprakirakan peristiwa ini akan terus meningkat saat puncak musim kemarau pada Dasarian II Juli sampai dengan September 2024, sebagaimana hasil kajian analisa cuaca dan iklim yang dilakukan Pusdalops BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

BNPB meminta kepada kepala daerah dan serta otoritas terkait di daerah merespon karhutla sebagai kondisi yang sangat serius meski tidak ada el nino. Jangan sampai titik panas berubah menjadi kebakaran dan dampaknya kepada lingkungan semakin meluas.

"Termasuk melakukan penegakan hukum kalau ada unsur kesengajaan oleh manusia," ujarnya.

Abdul juga mengingatkan Kepala Daerah, maka BNPB memastikan siap melakukan pendampingan pengendalian karhutla secara melekat bila pemerintah daerah membutuhkan dukungan. Misalnya, mengadakan operasi modifikasi cuaca, distribusi penambahan peralatan perlengkapan, dan seterusnya.

Upaya pendampingan melekat itu dilakukan BNPB untuk enam daerah prioritas yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, yang di saat bersamaan juga mulai dilanda karhutla dan menetapkan status tanggap darurat.

"Targetnya luas area yang terbakar atau yang berpotensi terbakar tahun ini harus jauh di bawah tahun 2021 dan 2022,” tandasnya.