Sebagai Anak Pesisir, Syamsuar Ditantang Atasi Abrasi di Sepanjang Selat Malaka

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai, Solihin Dakhlan, meminta pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat agar lebih memberikan perhatian wilayah pesisir Riau yang kerap dilanda abrasi pantai.

Abrasi, kata politisi PKB ini, sudah menghilangkan tanah masyarakat yang berada di area pantai sehingga merugikan masyarakat pesisir, terutama di Pulau Rupat.

"Dari dulu ini sudah dikeluhkan sama masyarakat kalau kami reses ke sana. Memang ada APBN untuk itu, tapi tak terlalu besar, apalagi Kabupaten Kepulauan Meranti, daerah aling parah karena pantainya landai," ujarnya, Rabu, 10 Juli 2019.

Kondisi paling parah, jelas Solihin, saat memasuki musim angin kencang. Ini bisa berlangsung selama dua hingga tiga bulan serta menghabiskan daratan sepanjang 10 meter.

"Bayangkan saja setiap tahun 10 meter abrasi, hilang tanah mereka, kuburan mereka, seharusnya mereka punya tanah, hilang tanahnya di telan laut,"tuturnya.

Solihin membantah apabila abrasi ini diperparah dengan perilaku masyarakat kerap menebang pohon bakau. Alasannya, masyarakat di sana sudah paham pentingnya keberadaan pohon bakau.

 

"Bakau itu susah tumbuh di pantai ombak besar dan laut lepas. Mana bisa tumbuhan hidup di sana. Masyarakat hari ini di Teluk Lecah, mereka malah menanam bakau, mereka juga tebang pilih," ulasnya.

Gubernur Riau Syamsuar, pinta Solihin, merupakan putra pesisir. Ia meyakini Syamsuar bisa mencarikan solusi terhadap apa menjadi masalah utama masyarakat pesisir ini.

Solihin mengatakan, satu-satunya solusi dengan membuat turap pantai nantinya akan menghambat air laut mengikis pasir-pasir di pantai sehingga tidak ada abrasi lagi.

"Bangun turap pantai, dulu sewaktu saya di Komisi C periode 2009-2014 bersama almarhum Azis Zaenal, kami menganggarkan pembuatan turap di beberapa daerah, sekarang di daerah tersebut tidak ada lagi tanah yang hilang," katanya.

Terkait besaran anggaran pembangunan turap pantai, diakui Solihin, akan memakan banyak biaya sehingga diharapkan APBN bisa mengcover tersebut apalagi pulau Rupat merupakan pulau terluar Indonesia.

Selain pembangun turap, pemerintah juga perlu membangun pemecah ombak di pinggiran pantai agar tetap bisa dinikmati sebagai obyek wisata karena pemecah ombak tidak mengubah bentuk dan kontur pantai.

"Perbandingan harganya, ya pemecah ombak lebih murah, tinggal menyerakkan saja, tapi itu tak bisa untuk jangka panjang. Kecuali untuk tempat wisata," tutupnya.