Pertemuan IMF-World Bank Diyakini Bisa Memperparah Rusaknya Bumi

Rabu, 19 September 2018 22:25 WIB

Diskusi NGO di Riau, , Rabu 19 September 2018 terkait Pertemuan IMF-World Bank di Bali

(Istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Meskipun termasuk perhelatan internasional yang terus digaungkan. Namun, pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) – World Bank di Bali pada Oktober mendatang dinilai sebagai upaya untuk memperparah rusaknya bumi.

Anggapan ini diungkapkan beberapa pegiat lingkungan non provit di tanah air. Mereka bahkan mengatakan, perampasan hak asasi manusia juga akan semakin meluas jika pertemuan itu memang benar-benar terjadi.

"IMF datang dengan rancangan ekonomi berupa liberalisasi besar-besaran hingga ke sektor ekonomi Indonesia. Seperti pencabutan subsidi, privatisasi dan deregulasi," kata salah satu perwakilan dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rendy Khasmy, Rabu, 19 September 2018.

Rendy meyakini kenyataan itu akan terjadi karena pertemuan itu akan
menghasilkan kesepakatan dan kebijakan seperti bantuan utang dan pengembangan program. Padahal, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah dalam kondisi sulit.

Menurutnya, jika Indonesia menerima bantuan yang diberikan akan semakin memperkuat dominasi kapitalis monopoli yang saat ini berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat.

"Kondisi sepertu itu mereka lakukan dengan cara menjalankan Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programmes/SAPs) yang nantinya akan mendorong kebijakan pencabutan subsidi sosial dan pemotongan anggaran negara di sektor publik serta pelayanan sosial yang pengelolaannya akan diserahkan pada sektor swasta," jelasnya.

Rendy mencontohkan seperti perluasan monopoli dan perampasan tanah kaum tani, suku bangsa minoritas, masyarakat adat dan rakyat miskin di perkotaan untuk kepentingan korporasi asing dan tuan tanah besar.

Sebagai tahap lanjutan pada tahun 2018 ini, IBRD (WB Group) menyetujui utang baru (2018) sebesar USD 200 juta (Rp 2,9 triliun) untuk percepatan reforma agraria Presiden RI, Jokowi melalui program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

Sementara itu pada kesempatan yang sama, koordinator Pondok Belantara, Eko mengatakan bahwa kaitannya pertemuan itu dengan Provinsi Riau ialah akan membuat kondisi sumber daya alam Riau semakin memburuk serta dibayarkannya upah yang murah bagi tenaga kerja lokal.

"Belum lagi perampasan ruang hidup rakyat dan terpinggirkannya masyarakat adat akibat ekspansi di berbagai industri. IMF-WB adalah wahana perampasan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia," jelasnya.

Dirinya berharap Indonesia dapat menghentikan semua bentuk kesepakatan dan kerjasama hutang dengan Bank Dunia itu.

"Serta menghentikan pembangunan proyek infrastruktur dan program reformasi agraria yang dibiayai oleh hutang dan investasi asing," tegasnya.