Riau Terancam Defisit Rp3,5 Triliun, Pemprov Siapkan Langkah Efisiensi

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghadapi potensi defisit anggaran sebesar Rp3,5 triliun pada 2025. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Riau, sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau, Taufik Oesman Hamid, mengungkapkan bahwa kondisi ini terjadi akibat realisasi pendapatan daerah pada 2024 yang hanya mencapai 85,38%, sehingga menimbulkan tunda bayar yang berdampak pada APBD 2025.

Berdasarkan hasil Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Taufiq menyebut terdapat potensi pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp1,6 triliun lebih. Hal ini berdampak pada tunda bayar kegiatan tahun 2024. 

“Untuk itu, perlu dilakukan kalkulasi kembali terhadap APBD Provinsi Riau Tahun 2025,” ujar Taufik saat meninjau ketersediaan sembako di komplek pergudangan Bulog, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin, 24 Maret 2025.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa potensi pendapatan daerah tahun 2025 diperkirakan mengalami penurunan lebih dari Rp1,3 triliun. Dengan kondisi ini, total pendapatan daerah tahun 2025 diperkirakan hanya sekitar Rp8,2 triliun.

“PAD yang diyakini berkurang sebesar Rp1,1 triliun lebih, pendapatan transfer diperkirakan berkurang sebesar Rp190 miliar lebih, potensi lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan berkurang Rp80 juta lebih, serta penyesuaian pendapatan pembiayaan daerah yang berkurang Rp100 miliar lebih," sebutnya. 

Sementara itu, kata Taufiq, rencana belanja daerah justru akan mengalami peningkatan, karena adanya kewajiban tunda bayar dari tahun sebelumnya. Dengan belanja eksisting pada APBD 2025 sebesar Rp9,5 triliun, ditambah beban tunda bayar Rp916 miliar lebih, tunda salur bagi hasil kabupaten/kota sebesar Rp550 miliar lebih, dan beban pajak Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp39 miliar lebih, hingga belanja pegawai yang belum teranggarkan sebesar Rp705 miliar pada 2025. Sehingga, total belanja tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp11,7 triliun.

"Jika disandingkan dengan perkiraan potensi pendapatan yang hanya Rp8.2 triliun, maka ada selisih Rp3,5 triliun yang masih defisit," tambahnya.

Untuk mengatasi kondisi ini, Pemprov Riau akan melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran, dengan tetap mengutamakan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

“Bapak Gubernur sudah perintahkan agar melakukan efisiensi secara ketat, dengan tetap memaksimalkan sektor pelayanan publik," tegas Taufik.

Selain itu, Bapenda Riau juga diminta untuk melakukan exercise dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada dua bulan terakhir.

Menanggapi perbedaan angka defisit Rp132 miliar yang sempat diberitakan sebelumnya, Taufik menjelaskan bahwa angka tersebut selisih antara pendapatan dan  belanja yang tertera dalam buku APBD Murni tahun 2025, yang rencananya akan ditutupi melalui pembiayaan dari SiLPA. Namun, kondisi riil SiLPA perlu dikaji lebih lanjut setelah hasil audit BPK keluar.

"Kita tunggu hasil audit BPK, nanti berapa riil SiLPA yang akan kita catatkan di Perubahan APBD 2025. Sekarang, yang perlu kita waspadai sebetulnya adalah kondisi riil APBD tahun 2025 akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan tahun 2024 yang memberikan efek domino ke tahun 2025," tutupnya.