(RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto mengatakan jumlah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau hanya Rp132 miliar.
Angka ini jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Riau Abdul Wahid beberapa waktu lalu, yang mencapai Rp3,5 triliun.
"Informasinya makin simpang siur, perlu saya luruskan bahwa defisit anggaran kira hanya Rp132 miliar. Saya punya datanya," ujarnya, Sabtu, 22 Maret 2025.
SF juga mempertanyakan darimana asal usul angka tunda bayar Pemprov Riau yang disebut Rp2,2 Triliun.
"Itu data dari mana? Itu sangat tidak benar datanya," jelasnya.
Ia menjelaskan, defisit anggaran adalah kondisi dimana anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan.
"Target pendapatan senilai Rp11 triliun, namun realitanya realisasi pendapatan itu hanya Rp9,4 Triliun. Artinya hanya tercapai 85,42 persen realisasinya. Inilah salah satu faktor utamanya," jelasnya.
Baca Juga
Selain itu, pendapatan PI 10 persen dari Blok Rokan di tahun 2024 juga tidak sesuai prediksi. Di mana, pendapatan tersebut seharusnya mencapai Rp1,6 triliun yang terbagi 50 persen untuk Kabupaten/Kota dan 50 persen lagi untuk Provinsi atau mencapai Rp736 miliar.
"Namun realisasinya hanya Rp200 miliar, sangat jauh dari target yang dirancang. Kondisi tersebut dikarenakan Pertamina Hulu Rokan (PHR) ditargetkan untuk melakukan pencapaian produksi minyak 1 juta barel perhari, sehingga memerlukan operasional untuk mendukung inovasi tersebut," jelasnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Riau sudah langkah untuk mengimbangi pengurangan pendapatan ini dengan efisiensi anggaran belanja. Seperti pemotongan anggaran perjalan dinas dan anggaran lainnya yang mencapai Rp386 miliar.
Selain itu, Pemprov juga memiliki anggaran gaji PPPK dan CPNS yang sudah dianggarkan untuk Januari - Desember 2025. Namun, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sudah menginstruksikan pengangkatan CPNS akan dilakukan di Bulan Juni dan PPPK pada bulan Oktober.
Dengan SK tersebut, maka gaji CPNS dan PPPK sejak Januari hingga pengangkatan masih tersimpan dan dapat menjadi dana tambahan bagi APBD Riau.
"Artinya, kita ada tambahan saving anggaran mencapai Rp 419 miliar. Jika ditotalkan ada hampir Rp 800 miliar saving anggaran kita. Inikan artinya uang kita ada kok," jelasnya.
Sedangkan untuk solusi tunda bayar Rp916 miliar sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 kepada OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau.
"Tunda bayar Rp900 miliar lebih, itu sudah dibebankan kepada masing-masing OPD agar dilakukan pergeserannya, kembalikan ke situ (tunda bayar). Untuk solusi ini, sudah selesai dilakukan pergeserannya dan insyaAllah clear dan tidak ada masalah lagi," jelasnya.
Permasalahan tunda salur juga dinilai sudah dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,2 Triliun. Menurutnya, anggaran ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 ke Kabupaten/Kota dengan nilai Rp550 miliar, dan sisanya Rp740 miliar untuk membayar kewajiban ke Kabupaten/Kota tahun 2025.
"Ini sudah saya koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar. Saya juga sudah minta TAPD memberikan data yang valid dan jangan sepotong-sepotong, biar tidak menjadi informasi yang simpang siur dan menimbulkan kegaduhan di publik," pungkasnya.
