(DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau, Abdul Wahid menggelar silaturahmi bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Riau.
Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejumlah program strategis yang akan dikerjakan selama tahun ini, terutama dalam mengatasi defisit anggaran yang tengah dihadapi oleh provinsi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Abdul Wahid mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi terhadap berbagai kegiatan yang dianggap paling urgen untuk dilaksanakan pada tahun ini.
Ia menegaskan bahwa, jika terdapat program yang masih bisa ditunda, maka akan dilakukan penundaan demi menjaga kestabilan keuangan daerah.
Pada tahun anggaran 2025, anggaran belanja daerah yang disahkan mencapai Rp9,6 triliun. Namun sayangnya, defisit anggaran sebesar Rp3,5 triliun masih menjadi tantangan besar.
Hal ini terjadi akibat adanya pengurangan pendapatan serta pendapatan yang tidak terealisasi sesuai target.
Selain itu, utang tahun 2024 yang masih menggantung turut memperburuk keadaan, ditambah dengan kekhawatiran mengenai tunggakan gaji pegawai yang masih perlu dibayarkan.
Baca Juga
“Dengan segala keterbatasan yang ada, kami sedang berusaha mencari solusi terbaik. Salah satunya adalah melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas. Kami berharap melalui langkah ini, defisit anggaran yang ada dapat diminimalisir,” ujar Abdul Wahid, Selasa, 18 Maret 2025.
Sementara itu, terkait dengan pengelolaan anggaran, ia juga menjelaskan bahwa jika anggaran untuk pegawai dan berbagai belanja lainnya tidak segera disalurkan, maka potensi defisit yang lebih besar bisa terjadi, diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun.
Dalam hal kebijakan anggaran, Pemprov Riau akan melakukan rasionalisasi untuk memprioritaskan sektor-sektor yang paling vital, seperti pembangunan infrastruktur yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur akan sangat berpengaruh pada kelancaran transportasi barang dan orang, yang pada gilirannya akan memengaruhi harga-harga barang serta inflasi di Riau.
“Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kami, karena hal ini tidak hanya mendukung kelancaran distribusi barang, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat."
"Kami juga tetap menjaga agar inflasi terkendali dengan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga,” tegas Gubernur.
Terkait dengan tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Abdul Wahid juga memastikan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan kewajiban ini.
“THR bagi ASN akan tetap kami bayar sebelum Lebaran, sesuai dengan arahan Presiden. Saat ini proses pembayaran sedang berjalan dan kami pastikan tidak ada yang tertunda,” tegas Gubernur.
Dengan langkah-langkah rasionalisasi anggaran dan fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Riau berupaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan keuangan yang dihadapi.
