(RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau, Abdul Wahid akan mengevaluasi usulan anggaran pembangunan rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, akibat defisit anggaran sebesar Rp3,5 triliun.
Gubernur Riau, Abdul Wahid mengatakan, saat ini Pemprov Riau lebih mengutamakan pelayanan publik.
“Untuk pembangunan infrastruktur akan kita dievaluasi termasuk pembangunan rumah dinas Kajati Riau,” kata Gubernur Riau, Abdul Wahid, saat berkunjung ke Kantor Kajati Riau, Selasa, 18 Maret 2025.
Terkait defisit anggaran, kata Gubri, untuk tahun ini pihaknya akan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang paling mendesak.
“Defisit anggaran sedang kita inventaris, ada yang kita bicarakan tentang kegiatan-kegiatan paling urgent tahun 2025 ini,” kata Abdul Wahid.
Baca Juga
Gubri menjelaskan, Ada defisit, akibat pengurangan dan pendapatan yang tidak terealisasi mengalami defisit lagi Rp1 Triliun lebih ditambah utang 2024 itu terdapat tunda bayar Rp1,1 Triliun, gaji pegawai belum dibayar dan ada sekitar Rp700 juta dan tunda salur. Jadi akumulasinya sekitar Rp2,2 triliun.
“Kalau tidak kita rasionalisasi kegiatan di 2025 maka kita mengalami defisit sebesar Rp3,5 Triliun lebih kurang. Maka kebijakan kita harus ada yang rasionalisasi dan koreksi,” kata Gubri.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada pemotongan TPP. Mainkan slot gacor DOASLOT
“Belum ada pemotongan TPP, saya mengatakan jika solusi yang kita ambil ini tekanan fiskal masih kuat maka TPP harus jadi bagian yang harus kita koreksi. Tapi ini belum karena kita masih menghitung,” kata Gubri.
Akibatnya Infrastruktur pasti terdampak semua. Tapi dirinya jamin tidak ada jalan yang putus dan tidak bisa dilewati karena berkaitan ekonomi masyarakat.
“Pokoknya kita dahulukan pelayanan publik,” tutupnya.
