(Media Center Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau, Abdul Wahid pusing tujuh keliling hingga tak bisa tidur karena resah dan gelisah mencari solusi untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025, sebesar Rp3,5 triliun.
Namun ternyata, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto justru menganggap defisit anggaran tersebut sebagai hal yang biasa.
"Tidak ada masalah, saya yakin Pak Gubernur bisa menyelesaikan dengan baik. Tidak usah risau, bisa itu," ujarnya.
SF mengatakan, defisit anggaran akan terjadi ketika ada ketimpangan di antara penerimaan dan pengeluaran. Misalnya, target PI 10 persen dari PHR yang nilainya turun dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang baru mencapai 58 persen dari target.
Akan tetapi, menurutnya masih ada solusi untuk menutupi angka defisit tersebut. Diantaranya adalah penerimaan dari transfer pusat.
Baca Juga
"Dari Pusat kan juga masih banyak yang belum kirim (dana bagi hasil). Kalau uangnya (sudah) masuk bisa nutupin (tunda bayar)," ujar SF Hariyanto.
Sementara itu, sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan defisit anggaran tahun ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Riau.
"Dari gubernur-gubernur sebelumnya, belum pernah ada tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih. Paling Rp200 miliar, Rp250 miliar. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," ujar Abdul Wahid.
Ia menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.
"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," jelasnya.
Adapun defisit anggaran Rp3,5 triliun tersebut adalah Rp1,3 triliun angka defisit dalam penyusunan APBD 2025 ditambah dengan tunda bayar tahun 2024 mencapai Rp2,21 triliun. Sehingga, jika ditotalkan, defisit APBD Riau 2025 mencapai Rp3,5 triliun lebih.
"Defisit anggaran, di sektor tunda bayar, ada lebih dari Rp2,2 triliun. Kemampuan APBD kita secara real hanya Rp8 triliun. Belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun, defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," jelasnya Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu, 13 Maret 2025 lalu.
