(RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan defisit anggaran yang terjadi di Provinsi Riau adalah hal biasa. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025 saat ini sebesar Rp3,5 triliun.
Menurutnya, kondisi ini merupakan masalah klasik akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah yang mana tidak tercapainya penerimaan per tahun.
Wagubri menjelaskan, pada 2023 Riau awalnya diproyeksikan menerima dana sebesar Rp1,6 triliun.
"Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan tidak tercapai yang hanya Rp200 miliar. Akibatnya, terjadi selisih pendapatan yang berdampak pada belanja daerah," ujarnya, Senin, 17 Maret 2025.
Ia menegaskan agar masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ini karena masih wajar dan ada sumber dana lain yang belum masuk dari pemerintah pusat.
Baca Juga
Lebih lanjut, kata SF Haryanto, salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebijakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang tengah menggalakkan produksi 1 juta barel minyak per hari.
Menurut PHR, target ini membutuhkan biaya operasional tinggi, yang berdampak pada pembagian deviden kepada daerah.
"Saya yakin jika dana dari pusat sudah masuk, defisit ini bisa tertutup dan saya dan pak Gubernur akan menyelesaikannya," jelasnya.
Selain karena PHR, defisit juga dipicu oleh pendapatan pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen.
"Saya yakin hal ini akan bisa diselesaikan karena ia dan Gubri punya dasar program yang jelas," pungkasnya.
