DPRD Riau Minta Pemprov Jual atau Sewakan Aset Atasi Defisit APBD 2025

Ketua-Komisi-III-DPRD-Provinsi-Riau-Edi-Basri.jpg
(Instagram/DPRD Riau)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan evaluasi aset-aset yang tidak terpakai, seperti mobil dinas, agar bisa dijual atau disewakan. Sehingga, aset-aset ini dapat menyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi angka defisit anggaran.

"Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya mengevaluasi aset yang tidak terpakai, seperti mobil dinas. Aset-aset tersebut bisa dijual atau disewakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kita juga punya banyak aset lainya yang potensial, itu yang harus dimaksimalkan untuk menambah pemasukan," ujarnya, Jumat, 15 Maret 2025.

Selain itu, ia menanggapi tentang rencana Gubernur Riau yang akan memotong TPP ASN untuk mengatasi defisit anggaran. Menurutnya, pemotongan tersebut justru akan melemahkan perekonomian para ASN. 


"ASN juga sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, jadi sebaiknya TPP tidak dipotong," jelasnya.

Politisi Gerindra ini juga meminta Pemprov mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Riau. Seperti PHR yang merupakan perusahaan dengan profit tinggi di Riau.

"DPRD Provinsi Riau juga siap bersinergi bersama Pemprov Riau untuk mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan ini agar dapat mengurangi defisit anggaran di APBD 2025," pungkasnya.