(Instagram/DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025 yang mencapai Rp2,21 triliun diprediksi masih akan bertambah. Pasalnya, Anggota DPRD Provinsi Riau, Manahara Napitupulu mengatakan, defisit anggaran saat ini "meledak" nilainya karena baru diketahui beberapa waktu setelah APBD disahkan.
"Defisit ini terjadi karena ada selisih antara pendapatan dan belanja. Ambang defisit sebenarnya sudah ada sejak disahkan, dengan perkiraan ada pendapatan lain yang bisa digali. Namun, ternyata ada yang belum terakomodir kekurangan di tahun 2024, yang baru diketahui tahun 2025 ini, sehingga nilai defisit jauh dari perkiraan," ujarnya, Rabu 18 Februari 2025.
Sementara itu, Anggota DPRD Riau Edy Basri mengatakan bahwa defisit anggaran ini akan menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melaksanakan pembangunan di Riau. Pemprov tentu harus memotong sejumlah anggaran kegiatan untuk efisiensi agar tidak terjadi proyek mangkrak atau tunda bayar.
Akan tetapi, menurutnya masyarakat tidak perlu panik mengenai dampak efisiensi bagi layanan publik. Meski efisiensi dilakukan, pemerintah tidak bisa memotong anggaran yang diperuntukkan secara langsung demi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga
"Pemerintah pasti akan melakukan efisiensi, tetapi bukan berarti nanti anggaran yang krusial dipotong. Anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat tentu tidak bisa dipotong, seperti untuk layanan publik, anggaran Bansos, TNI-Polri ini tidak dipotong," jelasnya.
Ia menyebut, kemungkinan besar, anggaran yang akan dipotong untuk efisiensi adalah seperti anggaran perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor dan anggaran yang tidak krusial lainnya.
