(Liputan6.com)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau sudah mencapai Rp2,21 triliun. Angka ini naik hampir dua kali lipat dari prediksi awal saat penyusunan APBD Murni tersebut menuju pengesahan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan mengatakan, defisit anggaran ini terjadi setelah Pemprov Riau juga harus terdampak kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Padahal, tanpa pemotongan anggaran tersebut, APBD Riau sudah diisukan mengalami defisit hingga Rp1,3 triliun.
"Sekarang kita sudah defisit anggaran Rp2,21 triliun ditambah lagi dengan pengurangan DAK sebesar 50 persen," ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi ini akan menjadi beban berat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih periode 2025-2030 untuk menjalankan program-program pembangunan secara maksimal.
"Kondisi keuangan ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Mengenai program-programnya mungkin bisa dilakukan tetapi tidak maksimal," jelasnya.
Sebelumnya, defisit anggaran ini sempat dibantah oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto, saat mengikuti Debat Pilgubri 2024. Kalaupun ada defisit, SF meyakinkan bahwa dirinya cukup berpengalaman untuk melakukan penanggulangan.
Saat itu, SF Hariyanto mengatakan pada tahun 2023, APBD Provinsi Riau mengalami defisit sebesar Rp1,7 triliun. Namun, ia mengatakan, dirinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat itu berhasil menyelesaikan persoalan tersebut.
Baca Juga
Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan Calon Gubernur Riau, Syamsuar mengenai bagaimana Paslon 01 akan menyelesaikan defisit anggaran sebesar Rp1,3 triliun dalam APBD Riau 2025, Minggu, 17 November 2024.
"Mungkin karena sudah tua, Pak Syamsuar sudah lupa, ini kasihan. Tahun 2023 kita defisit Rp1,7 triliun. Waktu itu saya Ketua TAPD, kita selesaikan. Saya rasionalisasi kegiatan yang tidak penting, skala prioritas, kita potong," jelasnya.
Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa defisit anggaran di APBD 2025 juga masih ditutupi, karena masih ada anggaran yang belum masuk dari pusat.
"Ada TW 4 yang belum masuk dari pusat, nilainya sekitar Rp400 miliar. Dana pajak kendaraan bermotor nilainya Rp80 miliar sebulan, kali 3 (bulan) nilainya Rp240 miliar. PI dari PHR belum masuk. Artinya, APBD 2025 belum dibahas, kok tahu ada defisit, kayak dukun aja Pak Syamsuar," jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Provinsi Riau Abdul Wahid yang menjadi pasangannya di Debat Pilgubri juga menimpali bahwa selama tahun anggaran belum selesai, belum bisa ada keputusan apakah defisit atau tidak.
"Kalau belum selesai tahun anggaran, belum bisa dikatakan defisit," pungkasnya.
Sementara itu, terkait defisit anggaran ini DPRD Provinsi tengah merencanakan untuk melakukan efisiensi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Hal itu diketahui saat DPRD Riau melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membahas mengenai efisiensi anggaran pada rapat yang dijadwalkan Senin kemarin.
Anggota DPRD Provinsi Riau Manahara Napitupulu mengatakan, rapat ini digelar untuk menuntaskan masalah defisit anggaran yang kian bertambah.
"Karena sekarang diketahui bahwa defisit kita mencapai Rp2,21 triliun. Padahal kemarin. Maka melalui rapat ini, tadinya kita akan mencari tahu lagi anggaran-anggaran yang belum diakomodir. Tetapi, karena ada satu hal, maka rapat ditunda sementara," jelasnya.
Namun, hingga Selasa, 18 Februari 2025, rapat yang rencananya akan digelar itu masih ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.
