Penyerahan aset berupa gawai dan mobil dinas oleh Kajati Riau, Akmal Abas kepada Pj Bupati Kampar, Hambali di Gedung Satya Adhi Wicaksana, Senin, 17 Februari 2025.
(Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sebanyak 156 gawai dan 4 unit mobil yang sempat dikuasai Kepala Dinas hingga Camat di Kabupaten Kampar akhirnya dikembalikan ke Pemerintahan Kabupaten Kampar, Riau.
Penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara yang dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau sebelumnya.
Penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau, Akmal Abbas, kepada Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali, dalam sebuah acara di Gedung Satya Adhi Wicaksana, Senin, 17 Februari 2025.
Kajati Riau, Akmal Abbas menjelaskan bahwa pengembalian aset ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan smartphone untuk seluruh kepala dinas, badan dan camat se-Kabupaten Kampar tahun 2019-2024.
"Setelah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan, kami menemukan bahwa pengadaan ini memang benar adanya dan barangnya tersedia."
"Namun, ditemukan ketidaksesuaian peruntukan, di mana 156 unit perangkat ternyata dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, seperti ASN yang telah pindah tugas, pensiunan, dan mantan anggota DPRD," ujar Akmal Abbas.
Selain perangkat elektronik, Kejati Riau juga menemukan empat unit mobil dinas yang masih dikuasai oleh pejabat yang sudah purna tugas.
Baca Juga
Antara lain, Toyota Land Cruiser 4.500cc tahun 2017 (BM 1602 F/BM 1F), Toyota Rush 1.5 G tahun 2014 (BM 1485 F), Toyota Rush 1.5 G tahun 2010 (BM 113 F) dan Toyota Hilux Double Cabin 2.4 V Diesel tahun 2019 (BM 8593 F).
Menurut Akmal Abbas, meski tidak ditemukan unsur korupsi, tindakan ini merupakan bentuk pengawasan Kejati Riau terhadap tata kelola aset pemerintah daerah agar lebih tertib dan transparan.
Pj Bupati Kampar, Hambali, menyambut baik pengembalian aset ini dan menyatakan bahwa langkah Kejati Riau merupakan kemajuan dalam penertiban aset daerah.
"Kami berterima kasih kepada Kejati Riau atas upaya ini. Ke depan, kita harus memastikan mekanisme yang lebih baik agar tidak ada lagi aset yang masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak setelah masa tugas mereka berakhir," ujar Hambali.
Hambali juga menekankan bahwa kebijakan ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar aset daerah bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, menegaskan bahwa sebelumnya Bidang Pidsus telah melakukan pengusutan perkara tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Print-1573/-.4.5/Fd.H.09/2024 tertanggal September 2024.
Dari hasil klarifikasi dan pengumpulan data diketahui bahwa pengadaan smartphone dan tablet yang dilakukan dengan sistem e-purchasing melalui e-katalog ternyata sudah sesuai dengan spesifikasi dan volume.
Namun, penyimpangan terjadi dalam pendistribusian, karena banyak perangkat jatuh ke tangan yang tidak berhak.
"Untuk saat ini, langkah yang diambil adalah penertiban dan pengembalian aset ke negara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ke depan, pengawasan akan lebih diperketat agar kejadian serupa tidak terulang," tutup Zikrullah.
