Sejumlah mobil besar terbalik di Jalur Lintas Timur Kilometer 83, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, Rabu, 22 Januari 2025.
(Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Hujan yang mengguyur Riau selama beberapa hari belakangan, menyebabkan banjir di sebagian wilayah, seperti Kabupaten Pelalawan. Banjir ini berdampak pada pemukiman warga, aktivitas sekolah, ekonomi dan lalu lintas kendaraan.
Bupati Pelalawan, Zukri saat melakukan peninjauan bersama Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur di Jalan Lintas Timur KM 83, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Kamis, 23 Januari 2025 mengatakan, banjir di daerah ini membutuhkan perhatian segera dari Pemerintah Pusat.
Pasalnya, kondisi banjir di lokasi jalan lintas tersebut sudah mencapai 60 centimeter dan menyebabkan kemacetan lalu lintas antar kota antar provinsi. Padahal, jalan lintas ini menghubungkan Aceh hingga Lampung.
"Karena ini jalur strategis, dampaknya sangat besar pada arus barang dan jasa. Kami berharap pemerintah pusat segera mencari solusi jangka panjang agar banjir seperti ini tidak berulang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau, Yohanes Tulak, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah penanganan.
Baca Juga
Dalam jangka pendek, pengaturan lalu lintas dengan sistem buka-tutup telah diterapkan. Tanda pembatas jalan juga dipasang untuk memastikan kendaraan tetap berada di jalur yang aman.
"Untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas saat libur panjang, kita menyiapkan jalur alternatif melalui Simpang Japura-Kuantan Singingi ," jelas Yohanes.
Selain itu, BPJN bersama Balai Wilayah Sungai dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengadakan rapat virtual membahas modifikasi cuaca dan pengaturan pintu air Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang.
Namun, Yohanes menegaskan bahwa penurunan pintu air memerlukan waktu 3–4 hari untuk berdampak, tergantung curah hujan.
"Solusi jangka panjang adalah pembangunan flyover dan ini kami usulkan kepada Kementerian PUPR. Agar banjir ini tidak menjadi masalah tahunan," pungkasnya.
