(LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru belum menyelesaikan input belanja tidak cair tahun 2024. Akibatnya, jumlah tunda bayar kegiatan tahun 2024 belum dipastikan.
Sembilan OPD itu di antaranya, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tuah Madani, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru.
Ada juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pekanbaru. Lalu DPMPTSP Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat (Perkim) Kota Pekanbaru.
"Kami ingatkan agar dalam satu dua hari ini bisa diselesaikan input belanja tidak cair," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat di hadapan para kepala OPD, Senin 20 Januari 2025.
Ia mengatakan, tunda bayar tahun 2024 menjadi prioritas untuk pelunasan pada 2025 ini. Seluruh OPD tersebut mesti menggesa input belanja tidak cair tahun lalu, menjelang akhir Januari 2025.
Baca Juga
Mayoritas OPD dengan anggaran kecil malah belum menginput belanja tidak cair sampai awal tahun ini. Roni mengatakan, semestinya OPD itu bisa berkoordinasi untuk menyampaikan kendala dalam input.
"Kita butuh kepastian, setelah semua input belanja tidak cair kita review. Tentu bisa kita ambil langkah pergeseran anggaran untuk melunasi tunda bayar," ulasnya.
Adanya OPD yang belum menginput belanja tidak cair membuat pemerintah kota belum tahu total tunda bayar yang mesti dilunasi.
Pembayaran tunda bayar menjadi prioritas terutama untuk pembayaran pihak ketiga dalam kegiatan. Seluruh OPD sudah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025.
