SKK Migas dan Polda Riau Kembali Jalin Kerja Sama Pengamanan dan Penegakan Hukum

RIAU ONLINE, PEKANBARU – SKK Migas bersama Polda Riau sepakati Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kelima tentang “Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Obyek Vital Nasional Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Provinsi Riau”.

Penandatanganan antara Deputi Dukungan Bisnis, Rudi Satwiko bersama Kapolda Riau, Irjen. Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K, M.H. ini dilaksanakan di Hotel Grand Elite, Pekanbaru, Jumat, 17 Januari 2025.

Rudi Satwiko menyampaikan bahwa kerja sama antara kedua belah pihak telah lama terjalin.

“Di tingkat pusat, ada Nota Kesepahaman yang ditandatangani Kepala SKK Migas bersama Kapolri (2023-2028) tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta 15 PKS dengan Kepolisian Daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Rudi juga menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini menjadi milestone yang baik untuk hubungan dua Lembaga Negara.

PKS yang berada di wilayah hukum Polda Riau yang sebelumnya di bawah PT Pertamina Regional 1 meliputi PT PHR WK Rokan dan PT Pertamina EP Field Lirik, saat ini bertambah dalam PKS yaitu KKKS PT Bumi Siak Pusako – Blok CPP,  PT EMP Energi Gandewa – Blok Siak, PT EMP Energi Riau – Blok Kampar, dan PT SPR Langgak – Blok Langgak. 

“Pentingnya sinergitas antara Industri Hulu Migas dengan para pemangku kepentingan khususnya di Bidang Keamanan, dalam hal ini Polri, supaya dapat semakin padu dan memiliki kesamaan arah gerak,” ungkap Rudi.

“Sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk terciptanya multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Rudi mengungkapkan, kedepannya amanah yang diberikan Pemerintah kepada Industri Hulu Migas ini semakin berat, dimana pada Tahun 2025 target lifting sebesar 1.610 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD) yang terdiri dari minyak sebesar 605 MBOPD dan gas sebesar 5.628 MMSCFD. 

Selain itu, target lifting jangka panjang sebesar 1 juta barel per hari dan 12 ribu MMSCFD per hari di Tahun 2030, sesuai dengan arah kebijakan dan strategi hulu migas yang telah dicanangkan era Presiden Joko Widodo dan dipertegas kembali dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yakni Program Ketahanan Energi melalui Peningkatan Lifting Migas Nasional.   

Kapolda Riau dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKS antara Polda Riau dengan SKK Migas ini memiliki makna yang sangat penting sebagai sinergi dan penangkal.

“Bila dikaitkan dengan perkembangan situasi kamtibmas yang ada disekitar kita, seperti ancaman kriminalitas hingga sabotase terhadap aset fasilitas objek vital nasional yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional kegiatan usaha hulu migas,” tuturnya.

Adanya PKS ini sebagai langkah pengamanan strategis dan sinergis termasuk dalam aspek penegakkan hukum, Polri mendukung kegiatan operasi Migas dengan pencapaian dan target produksi Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah dapat berjalan aman dan lancar.

“Melalui PKS ini juga dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka penyelenggaraan bantuan pengamanan dan penegakkan hukum, dan akan menjadi terobosan sekaligus menjadi guidance bagi Polda Riau dan SKK Migas untuk melaksanakan tugas lapangan dengan rincian dan detail lebih jelas, sehingga dapat dicapai keseragaman pola tindak yang optimal,” tutur Irjen Iqbal.

Kapolda juga berharap, para pihak dapat bekerja sama dalam pengamanan di wilayah kerja KKKS yang merupakan objek vital nasional (obvitnas).

“Selain itu juga untuk peningkatan pengamanan yang sudah berjalan selama ini dapat saling berkoordinasi dan menjalin kerjasama yang harmonis demi terciptanya keamanan, mendukung sepenuhnya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang berkelanjutan ini untuk membangun kemitraan antara Polri dan SKK Migas,” ungkapnya.

Dengan adanya PKS, Kapolda berharap koordinasi dan komunikasi dari SKK Migas bersama KKKS dengan Polda, Polres hingga Polsek berjalan dengan baik.

“Polda Riau telah berhasil mengungkap beberapa kegiatan kriminal seperti pencurian minyak mentah, illegal tapping, penimbunan dan penyulingan minyak mentah hingga kegiatan pencurian fasilitas sumur dan operasi produksi yang merupakan aset Negara, hingga tahun 2023 kasus illegal tapping zero (nol),” paparnya.

“Namun, pada tahun lalu ada percobaan namun dapat digagalkan, dan SKK Migas sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas hasil kerja keras yang telah dilakukan Polda Riau,” tambah Irjen Iqbal.

Acara ini juga dihadiri oleh Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Keamanan Irjen Pol (Purn.) M. Naufal Yahya, Kepala Divisi Formalitas George N.M. Simanjuntak, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut CW Wicaksono, Kepala Divisi Pengembangan Lapangan dan Peralihan Tahap Lanjut Rikky Rahmat Firdaus.

Selain itu juga dihadiri oleh Kepala Departemen Operasi Sumbagut Sebastian Julius, Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas M. Indarto Wibowo, Departemen Pertanahan SKK Migas Erie Yoewono dan Perwakilan Manajemen KKKS dari Manager Security PT PHR Rokan Zulkarnain Danie.

Hadir juga GM PT. BSP Raihan, VP HSSE PT Pertamina Regional 1 Tujuan Sanggam Silaen, Security & General Service Manager EMP, Andryawan, Security staff lirik field, Tofik Sihombing, Head of HSSE PT SPRL, Muhammad Habibi serta PJU dan Kepala Satuan Wilayah di Lingkungan Polda Riau.