RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2024 miliki tunda bayar mencapai Rp 400 miliar. Adanya tunda bayar ini terjadi karena kondisi keuangan pemerintah kota yang tidak stabil.
"Kalau kita hitung pasti belum, jumlahnya di atas tiga ratus miliar atau di bawah empat ratus miliar," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, Selasa 31 Desember 2024.
Ia menyampaikan kisaran tunda bayar kegiatan pada tahun ini. Menurutnya, tunda bayar kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mayoritas di OPD yang terdapat banyak kegiatan fisik.
"Kebanyakan tunda bayar ini di OPD besar seperti Dinas PUPR dan Dinas Perum," paparnya.
Dirinya menyadari bahwa kondisi keuangan pemerintah kota tidak stabil terlihat dari capaian realisasi APBD tahun 2024 yang hanya berkisar 77,87 persen.
Capaian realisasi APBD pada tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2023 lalu. Satu tahun sebelumnya, realisasi APBD Kota Pekanbaru yakni 94 persen.
Total APBD Kota Pekanbaru pada tahun 2024 mencapai Rp 3,3 Triliun . Sedangkan realisasinya hanya Rp 2,6 Triliun dari total APBD.
"Kondisi ini juga terjadi akibat dana transfer belum kunjung masuk hingga triwulan IV," jelasnya.
Roni menambahkan, APBD Kota Pekanbaru Tahun 2025 tidak cuma menjalankan program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih.
Pemko juga mengalokasikan APBD tahun 2025 menyesuaikan program Presiden RI seperti makan bergizi gratis, peningkatan layanan kesehatan hingga perbaikan sekolah.