(Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Investasi Riau (AMPPI) Riau menggelar aksi damai di Jalan WR Supratman samping Mapolda Riau, Kamis, 19 Desember 2024 siang.
Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Asta Cita yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran, yang berfokus pada upaya menarik investasi untuk Indonesia, khususnya di sektor perkebunan sawit di Provinsi Riau.
Koordinator aksi AMPPI Riau, Arizal dalam orasinya menyampaikan keprihatinan mendalam terkait maraknya aksi-aksi yang dilakukan oleh oknum-oknum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Ormas (Organisasi Masyarakat) tertentu yang belakangan ini diduga dengan sengaja menyebarkan informasi hoaks tentang industri perkebunan sawit di Riau.
Ia menyatakan bahwa aksi-aksi tersebut telah mencemarkan nama baik sektor strategis ini, yang merupakan salah satu andalan ekonomi Indonesia, dan berpotensi mengganggu iklim investasi yang sangat dibutuhkan.
"Beberapa waktu belakangan ini, terdapat tindakan kampanye hitam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan LSM/Ormas, yang menyerang dan mendiskreditkan perkebunan sawit di Riau."
"Kami menduga, mereka sengaja melakukan aksi tersebut untuk merusak kondusifitas dunia usaha di Riau, khususnya di sektor perkebunan sawit, yang saat ini merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia," ujar Arizal.
Menurutnya, aksi-aksi tersebut tidak hanya terjadi di Pekanbaru, tetapi juga telah meluas hingga ke Jakarta.
Baca Juga
Dalam aksi demonstrasi yang digelar di beberapa tempat, kelompok-kelompok ini diduga menggunakan taktik kampanye hitam dengan menyebarkan kebohongan yang merugikan industri perkebunan sawit serta menciptakan persepsi negatif tentang sektor ini di mata publik.
"Hal ini tentu sangat merugikan, apalagi jika dibiarkan berlarut-larut. Kalau terus seperti ini, iklim investasi di Riau bisa terganggu, dan masyarakat akan semakin sulit meyakini keberlanjutan industri sawit yang sudah menjadi tumpuan ekonomi banyak pihak," lanjut Arizal.
Riau yang memiliki lebih dari 3,38 juta hektar perkebunan sawit dari total 16,38 juta hektar di Indonesia, memang merupakan provinsi yang sangat strategis dalam industri perkebunan kelapa sawit.
Angka ini mencakup lebih dari 20 persen dari total luas perkebunan sawit di Indonesia. Dengan kontribusi yang begitu besar, provinsi ini sangat rentan terhadap serangan kampanye hitam yang dapat merusak citra sektor tersebut dan menurunkan minat investor.
AMPPI Riau menduga bahwa penyebaran hoaks yang dilakukan oleh oknum-oknum LSM/Ormas ini tidak lepas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang mungkin berkepentingan untuk merusak reputasi para pelaku usaha di sektor perkebunan sawit.
Mereka menduga bahwa ada motif persaingan bisnis yang mendasari aksi-aksi tersebut, di mana beberapa pihak mungkin merasa terganggu dengan dominasi perkebunan sawit di Riau.
"Perlu dicatat, bahwa sektor perkebunan sawit di Riau bukan hanya menghidupi ribuan petani dan pekerja, tetapi juga menyumbang besar terhadap perekonomian daerah dan negara. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika ada pihak-pihak yang sengaja merusak citra industri ini demi kepentingan tertentu," terang Arizal.
AMPPI Riau meminta agar Kepolisian Daerah Riau segera melakukan langkah-langkah proaktif untuk menyelidiki siapa yang berada di balik aksi-aksi yang diduga sebagai kampanye hitam ini. Mereka juga mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku yang terbukti melanggar hukum, agar kejadian serupa tidak terulang dan merugikan banyak pihak.
"Sudah saatnya pihak berwajib menyelidiki lebih jauh siapa yang menjadi aktor intelektual di balik aksi-aksi ini. Kami sudah menelusuri jejak digital oknum-oknum tersebut, dan kami temukan bahwa mereka sering kali melakukan aksi demonstrasi di berbagai tempat dengan tujuan untuk mendiskreditkan institusi pemerintah, badan usaha, dan bahkan individu-individu tertentu di Riau," papar Arizal lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian harus segera bertindak untuk mengantisipasi dampak negatif yang bisa timbul akibat penyebaran hoaks tersebut.
"Kepolisian Riau harus segera bertindak sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi, terutama yang berhubungan dengan iklim investasi yang selama ini sudah berkembang baik di Riau," pungkasnya.
