(net)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi III DPRD Provinsi Riau akan melakukan sidak terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang belum bisa menjadi andalan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Riau.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendongkrak kembali PAD Provinsi Riau, karena APBD Riau tahun 2025 kembali mengalami defisit.
Selain itu, ia juga mencurigai pihak BUMD hanya memanfaatkan fasilitas yang tersedia dan menjadi broker.
Baca Juga
"Kita tahu itu cara-cara main mereka, tinggal gebrak saja. Karena kalau dia tidak profesional maka kinerja tidak baik, kinerja tidak baik maka profit kecil dan akhirnya PAD kita tidak banyak, makanya yang tidak baik itu kita pangkas saja," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa mendongkrak PAD akan menjadi fokus Komisi III DPRD Provinsi Riau selama tahun 2025. Sehingga, tahun 2026 mendatang, tidak ada lagi defisit anggaran daerah.
"Nanti kita juga akan memanggil OPD Pemprov terkait anggaran. Apa masalah dan apa solusinya kita cari bersama. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita gitu-gitu saja," pungkasnya.
