Polda Riau Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Kuansing 2022 Senilai Rp15 M

Kombes-nasriadi10.jpg
(DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Direktorat Kriminal Khusus (Dit Krimsus) Polda Riau tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Tahun Anggaran (TA) 2022 yang mencapai nilai Rp15 miliar. 

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang mencatat adanya sejumlah kejanggalan dalam penggunaan dana hibah tersebut.

Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi, mengatakan saat ini tim penyidik telah memeriksa beberapa saksi terkait tindak lanjut hasil audit BPK terhadap pengelolaan dana hibah KONI Kuansing. 

Saksi yang diperiksa termasuk Surya Kurniawan, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2022 di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Gusni Sartika selaku bendahara KONI Kabupaten Kuansing pada tahun yang sama.

Dalam proses pemeriksaan, penyidik mengungkap beberapa fakta yang perlu dicermati lebih lanjut. Di antaranya, dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang diajukan dengan dana hibah yang diterima. 



Kasus ini terus berkembang dan masih dalam penyelidikan intensif oleh Ditreskrimsus Polda Riau.

Kombes Pol Nasriadi juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk mengungkap fakta-fakta baru dalam kasus ini, termasuk memastikan apakah ada potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana hibah tersebut.

"Proses pemeriksaan masih berjalan, dan kami akan terus menggali keterangan dari saksi-saksi serta mencocokkan dengan bukti-bukti yang ada," ujar Nasriadi, Rabu, 20 November 2024.

"Kami juga akan mendalami apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah ini," sambungnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pengembangan olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Kuantan Singingi. 

Masyarakat berharap agar proses hukum ini dapat berjalan transparan dan memastikan agar anggaran yang berasal dari pemerintah dapat digunakan dengan tepat sasaran demi kepentingan bersama.