(Kompas.com via msn.com)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Even Sembiring mengatakan, pembukaan hutan dan menjadikannya sebagai perkebunan rakyat, tidak menjadi jawaban untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia.
Justru, hal tersebut akan menjadi bumerang bagi masyarakat Riau, dalam jangka panjang.
Hal ini ia sampaikan menanggapi pernyataan Calon Gubernur Riau (Cagubri) Muhammad Nasir pada Debat Kedua Pilgubri 2024, yang digelar Minggu, 17 November 2024 kemarin.
"Membuka hutan itu bukan jawaban. Itu malah mengantarkan Riau pada krisis yang lebih dalam," ujarnya.
Ia menjelaskan, kesejahteraan tidak dapat hanya difokuskan pada aspek ekonomi manusia. Kelestarian lingkungan juga menjadi penentu apakah manusia dapat hidup lebih baik atau sebaliknya.
"Dia tidak memahami bahwa kesejahteraan itu juga harus memperhatikan entitas-entitas di luar manusia, yakni satwa dan hutan. Kita sedang menghadapi berbagai krisis lingkungan secara global, perubahan musim, pencemaran dan sebagainya, itu juga berdampak pada keberlangsungan hidup manusia," jelasnya.
Selain itu, pada tahap awal pembukaan hutan, manusia juga akan menghadapi konflik dengan satwa di dalamnya.
"Jika kawasan hutan dialihkan dengan cepat untuk kepentingan manusia belaka, itu akan menimbulkan konflik antara manusia dan satwa. Tidak ada kesejahteraan ketika manusia tidak bisa hidup dengan tenang," jelasnya.
Selain itu, menurutnya bangsa Melayu juga mempunyai ikatan adat terhadap lingkungan, seperti tanah dan satwanya, yakni Gajah dan Harimau.
Baca Juga
"Ada banyak juga masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari pemberian alam, seperti air gratis, kayu gratis dan sumber-sumber obat-obatan yang tumbuh di hutan Riau," jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap calon gubernur dapat memahami bahwa perkebunan tidak dapat menggantikan fungsi hutan yang sangat penting. Baik dalam menjaga suhu bumi, kelestarian satwa, menyuplai oksigen dan sebagainya.
"Perkebunan tidak akan bisa menggantikan fungsi hutan. Jadi ini bukan solusi kalau menurut kami," jelasnya.
Sebelumnya, Calon Gubernur Riau, Muhammad Nasir ingin membuka kawasan hijau atau kawasan hutan sebagai perkebunan rakyat. Perkebunan ini diharapkan dapat menopang kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Hal ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan panelis, soal ekonomi hijau pada agenda Debat Kedua Pilgubri 2024, Minggu, 17 November 2024.
"Hari ini kawasan hijau masih menjadi kawasan hutan. Begitu kami jadi gubernur, kami akan minta kepada Pak Prabowo agar seluruh kawasan ini dibangun menjadi kawasan perkebunan rakyat, yang akan kami berikan kebun ini kepada masyarakat, untuk menghilangkan kemiskinan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Nasir mengatakan bahwa pemberantasan kemiskinan adalah fokus utama kepemimpinannya. Sehingga, pihaknya belum bisa mengacu pada persoalan lingkungan.
"Kami tidak akan mengacu pada putusan luar soal lingkungan. Kita ingin masyarakat kita hidup sejahtera dulu, makmur. Yang penting bagaimana kita membangun tata ruang dengan baik. Menghubungkan 12 kabupaten/kota untuk pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Selain itu, untuk di bagian pesisir, Nasir mengatakan pihaknya merencanakan pengelolaan laut yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di bagian pesisir.
"Lautnya kita kelola, pasar pelelangannya kita siapkan. Harga yang bagus dan bernilai (kita upayakan) untuk masa depan masyarakat tersebut," jelasnya.
Ia menjelaskan, hari ini di bagian pesisir Riau, beras dan minyak diperjualbelikan dengan kantong kecil. Hal ini dikarenakan belum ada pasar yang pasti.
"Maka, jika kami jadi gubernur kami akan terapkan pada pasar lelang ini, semua harga sesuai dengan harga pasar. Pertumbuhan ekonomi menjadi pasti bagi masyarakat, ini yang penting," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga ingin mengatur tata ruang hutan dan kota. Contohnya adalah perhutanan di Kota Dumai.
"Hari Ini Dumai dikelilingi dengan hutan yang tidak pasti dan tidak bisa berkembang. Kami akan membangun Kota Dumai dan meminta izin Pak Prabowo agar melepas regulasi hutan di Dumai dan menjadikan ikon pelabuhan internasional di Kota Dumai," pungkasnya.
