(Laras Olivia/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sebanyak 500 lebih reklame di Kota Pekanbaru terdata tidak memiliki izin dan telah habis izin tayang. Lokasinya menyebar hampir di setiap ruas jalan kota.
Reklame tidak berizin ini menjadi target penertiban Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Tim dari Bapenda melakukan segel hingga pencabutan reklame.
Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengatakan, penertiban ini bakal digencarkan ke depan. Apalagi potensi pendapatan dari pajak reklame mencapai puluhan miliar.
"Saat ini pendapatan Pemko Pekanbaru dari pajak reklame sekitar Rp 31 miliar lebih, dari target tahun ini sebesar Rp36 miliar," kata Alek Kurniawan, Minggu 27 Oktober 2024.
Baca Juga
Ia menuturkan hingga awal Oktober 2024, capaian pajak reklame itu berkisar 86 persen dari target yang ditetapkan. Artinya, Bapenda harus mengejar Rp 5 miliar dari pajak reklame agar bisa mencapai target tahunan.
Saat ini tim dari Bapenda Pekanbaru terus melakukan penertiban dalam upaya memaksimalkan PAD dari pajak reklame. Tim menyisir titik reklame yang tidak memiliki izin, ataupun sudah habis izin masa tayangnya.
Alek menambahkan, pihaknya telah menyurati pengusaha reklame yang sudah habis masa izin tersebut. Tim dari Bapenda Pekanbaru juga melakukan penempelan stiker di tiang reklame yang menyatakan belum membayar pajak.
Bapenda juga menertibkan reklame yang sudah habis masa tayangnya. Penertiban dilakukan agar pengguna jasa reklame yang ingin memperpanjang masa tayang bisa membayar pajak dahulu.
"Saya selaku Kepala Bapenda meminta tim yang bertugas untuk melakukan penertiban setiap minggunya. Kalau mereka mau lanjut tayang bayar pajaknya. Tapi kalau tidak lanjut kita copot," tegasnya.
