(Laras Olivia/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa mengadukan sejumlah persoalan kota kepada Pemerintah Provinsi Riau. Selain jalan rusak, Risnandar juga meminta bantuan untuk audit keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Adanya permintaan tersebut lantaran kondisi manajemen keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang baik. Akibatnya terjadi defisit anggaran di pemerintah kota.
Hal tersebut diungkapkan Pj Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto. Ia menyampaikan, adanya defisit anggaran berdampak pada gaji dan tunjangan pegawai.
"Pak Pj Wali Kota Pekanbaru minta Pemprov Riau untuk melakukan audit Pemko Pekanbaru," kata Pj Gubri, SF Hariyanto, Senin 29 Juli 2024 di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, defisit anggaran telah menyebabkan gaji pegawai bulan Juli tidak dapat dibayarkan. Namun, masalah ini telah diatasi dengan bantuan dana dari Pemprov Riau.
SF Hariyanto mengatakan, Pemko Pekanbaru akan diaudit oleh Inspektorat Riau untuk membantu Pemko Pekanbaru dalam menelusuri aliran dana.
Baca Juga
"Alhamdulillah, surat timnya sudah saya teken untuk memeriksa Pemko Pekanbaru. Mohon maaf saja, jangankan memperbaiki jalan rusak di Pekanbaru, gaji bulan Juli tidak ada, habis karena defisit," ungkapnya.
Sementara untuk jalan rusak, Risnandar Mahiwa mengadu ke Pj Gubri SF Hariyanto meminta bantuan untuk perbaikan jalan. Pasalnya, beberapa jalan juga sudah alih status menjadi jalan provinsi.
"Saya minta sama pak gubernur, kalau bisa ditambah. Pak gubernur bilang di paripurna dan pak gubernur sampaikan secara resmi. Kami lakukan upaya, komunikasi sama gubernur, pusat dan DPRD dapil Pekanbaru," kata Rusnandar, Selasa 23 Juli 2024.
Permintaan bantuan disebut Risnandar perlu dilakukan. Sebab, anggaran yang ada di Pemko Pekanbaru saat ini terbatas dan tidak cukup untuk menangani seluruh persoalan yang ada.
Risnandar mengatakan bahwa sejak dilantik pada bulan Mei lalu, ia menyelesaikan masalah secara bertahap. Dimulai dari memperbaiki birokrasi, seperti maladministrasi yang dilakukan penjabat sebelumnya.
Selain itu, dirinya juga mengaku memperbaiki sistem keuangan yang mengakibatkan kas daerah (kasda) sempat kosong.
Terkait keuangan daerah, dia mengatakan setelah dilantik ia dihadapkan dengan kasda yang kosong sehingga seluruh kegiatan terancam tidak berjalan termasuk gaji ASN, Anggaran Pilkada 2024 serta honor RT/RW pun tidak ada anggaran.
