Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (kanan) didampingi Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution.
(Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru sempat dikabarkan tengah mengalami krisis keuangan. Kondisi tersebut disinyalir berdampak pada gaji para pegawai di pemerintahan kota hingga insentif lainnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menampik hal tersebut. Menurutnya, anggaran dan keuangan Pemko Pekanbaru kini dalam kondisi baik.
"Keuangan Pemko saya nyatakan baik karena sudah tersalurkan," kata Risnandar, Rabu 24 Juli 2024.
Ia mengatakan telah mengadakan rapat koordinasi kondisi fiskal untuk APBD P (Perubahan). Kemudian, rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 telah disesuaikan dengan kebutuhan kepala daerah terpilih nantinya.
"Kami sudah rapat kondisi fiskal APBD 2025. Kita susun 2025 pakai visi apa, saya tak mau ego, bukan visi saya selaku Pj saya punya peran fiskal yang cukup untuk kepala daerah terpilih," ujarnya.
Dirinya juga mengklaim anggaran fiskal 2025 bertambah, efek dari penambahan nilai pajak kendaraan bermotor senilai Rp300 miliar.
"Kota Pekanbaru tahun depan ada tambahan anggaran, itu dari pajak kendaraan bermotor, kurang lebih nilainya Rp300 miliar, sangat besar," ungkapnya.
Lebih jauh ia menuturkan, saat ini tidak ada kepentingan apapun di Kota Pekanbaru selain menyiapkan anggaran untuk kepala daerah terpilih.
Risnandar juga mengungkapkan tidak ingin meninggalkan masalah anggaran ketika dirinya kembali ke Kemendagri.
"Saya menjalankan peran selaku Pj. Saya nanti laporkan, ini pak anggaran sudah ada dan aman, supaya ketika saya pulang ke Kemendagri, tidak ada yang sebut, dulu anggaran minus gegara Pj," tutupnya.