(Robi Susanto/Riau online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Tokoh Masyarakat Riau, Hj Azlaini Agus meminta setiap lapisan masyarakat mendukung Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, dalam menggesa perbaikan jalan rusak di Provinsi Riau. Edy Natar Nasution juga telah meminta kontribusi perusahaan-perusahaan swasta yang cukup besar untuk mempercepat pengerjaan jalan rusak.
Menurutnya, kerusakan jalan mengakibatkan terganggunya aktivitas perekonomian dan kebutuhan sosial masyarakat. Jika tidak diatasi, kerusakan jalan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Riau dapat melumpuhkan perekonomian Riau.
"Maka semua lapisan masyarakat harus mendukung langkah Pak Edy Natar yang meminta agar perusahaan-perusahaan besar swasta ikut berkontribusi menggesa perbaikan jalan rusak," ujarnya, Rabu, 31 Januari 2024.
Ia menyebut ada sejumlah alasan pihak investor swasta harus turun tangan mengatasi kerusakan berbagai ruas jalan di Riau. Pertama, dikarenakan investor swasta memberikan kontribusi signifikan terhadap kerusakan jalan, saat mengangkut bahan baku maupun hasil industri pulp & paper dan juga perkebunan.
Baca Juga
"Setiap menit truk-truk yang membawa kayu, TBS maupun tangki CPO, dan lain-lain menggunakan jalan umum untuk keperluan industri perkebunan dan/atau manufacturing. Sehingga, sepatutnya jika perusahaan swasta ini ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di seluruh wilayah Riau, baik di jalur sekitar lokasi pabrik/kebun maupun di jalur transportasi industri mereka (seperti dari pabrik/ kebun ke pelabuhan atau sebaliknya)," jelasnya.
Kemudian, jalan rusak juga disebabkan oleh banjir karena kerusakan ekosistem sungai dan hutan.
"Dua perusahaan besar pulp & paper beserta anak-anak perusahaannya adalah penyumbang terbesar rusaknya hutan alam di Riau, begitu juga dengan perusahaan perkebunan. Karena itu sudah sewajarnya para investor turun tangan memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat banjir yang melanda wilayah Riau," jelasnya.
Lanjutnya, meski perusahaan-perusahaan swasta membayar pajak kepada negara, namun jumlah pajak itu tidak sesuai apabila dibandingkan dengan kerusakan yang mereka timbulkan.
"Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut membayar pajak, tetapi tidak seimbang dengan kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh kegiatan investasi mereka," pungkasnya.
