Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran sebagai Capres dan Cawapres 2024-2029 mendatang.
(Tangkapan Layar)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam Rusli Ahmad atas tuduhan membuat surat dengan kop surat dan stempel palsu yang mengatasnamakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau untuk menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan Capres Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menjelaskan bahwa PBNU telah membekukan kepengurusan PWNU Riau sejak Desember lalu. Bahkan telah menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung menjadi karteker Ketua PWNU Riau menggantikan Rusli Ahmad.
Penunjukan Sulaiman sesuai dengan keputusan rapat harian syuriyah dan tanfidziyah pada 16 Desember 2023.
Akan tetapi, Rusli Ahmad masih membuat surat undangan dengan stempel dan kop surat palsu pada 7 Januari 2024. Surat bernomor 009/PWNU-Riau/01/2023 itu hanya ditandatangani Rusli. Dalam surat itu, Rusli mengundang pengurus PWNU Riau dan kiai NU untuk hadir dalam acara deklarasi dukungan pasangan Prabowo-Gibran, Rabu, 10 Januari 2024 kemarin.
"Surat undangan yang beredar dengan mengatasnamakan PWNU Riau yang ditandatangani Rusli itu tidak sah. PBNU menganggap Rusli telah melakukan tindakan brutal karena masih mengatasnamakan Ketua PWNU Riau. Menandatangani surat sendirian dan menggunakan kop surat dan stempel palsu," ujar Amin Said Husni dalam keterangannya yang dikutip dari NU Online, Jumat, 12 Januari 2024.
Ia menegaskan Rusli Ahmad seharusnya bukan lagi Ketua PWNU Riau sejak KPU mengeluarkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dimana, Rusli Ahmad merupakan salah satu calon yang akan maju pada Pileg tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, Rusli Ahmad mengklarifikasi bahwa dirinya masih berstatus sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Riau saat menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan Capres-cawapres Prabowo-Gibran,yang digelar Rabu, 10 Januari 2024 kemarin.
Baca Juga
"Kalau dikatakan saya bukan Ketua PWNU Riau lagi, itu salah," ujarnya saat dikonfirmasi RIAU ONLINE, Jumat, 12 Januari 2024.
Ia menjelaskan, sebagai seorang calon DPD RI yang akan maju pada Pileg 2024 mendatang, sesuai pedoman NU, maka dirinya memang diharuskan untuk cuti dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Riau. Kemudian PWNU menggelar rapat pleno untuk menentukan Pelaksana tugas (Plt) Ketua PWNU Riau.
"Kami sudah melakukan pleno dan mengusulkan Hermasyah sebagai pengganti saya. Sudah kita serahkan usulan itu kepada PBNU, dan tidak ada tanggapan. Malah saya kemudian ditelpon, dan dikatakan bahwa 'khusus untuk PWNU Riau, masih membutuhkan pak ketua (Rusli Ahmad), tak usah dulu (cari Plt). Nanti kalau ketua sudah duduk di DPD, maka itu adalah murni dari NU. Makanya Plt Ketua PWNU tidak ada dan saya tetap menjadi ketuanya," ujarnya.
Ia pun mempertanyakan alasan PBNU tiba-tiba mempermasalahkan statusnya setelah agenda deklarasi Prabowo-Gibran beberapa hari lalu. Menurutnya, jika sesuai kabar, PBNU mengaku sudah meneken Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung sebagai Plt Ketua PWNU Riau sejak 16 Desember 2023 lalu, maka seharusnya kegiatan yang ia gelar dengan mengatasnamakan Ketua PWNU sejak Desember 2023 hingga Januari 2024 sudah diprotes sejak awal.
"Sekarang ada bahasa bahwa sejak 16 Desember saya bukan ketua. Itukan bohong. Buktinya, selama ini saya melakukan kegiatan (atas nama Ketua PWNU Riau), tidak ada dikomplain, malah diapresiasi. Saya laporkan saya dapat gelar Bapak Toleransi Kerukunan Umat Beragama di Riau mereka malah apresiasi," jelasnya.
Selain itu, ia juga menampik terkait membuat surat undangan deklarasi dengan kop surat palsu yang menandakan dirinya telah bertindak ilegal. Menurutnya, ia tidak pernah membuat surat yang beredar tersebut.
"Surat itu saya tidak pernah tulis. Kita ini sudah menjabat dua periode sebagai Ketua PWNU dan sudah banyak memimpin organisasi, jadi bukan orang bodoh lagi," tegasnya.
Deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran itu juga menurutnya bukan hanya suara Rusli Ahmad. Ia sendiri sudah mendengarkan suara dari para kiai dan ulama serta orang-orang yang ditinggikan di PWNU.
"PWNU Riau itu bukan hanya Rusli Ahmad. Mungkin karena deklarasi ini, mereka mau cuci tangan. Harusnya tidak boleh. Setahu saya PWNU ini ikut apa kata ketua, apa kata yang tertinggi, apa kata kyai, ulama dan yang di atasnya. Baik yang tertulis dan lisan. Saya kumpulkan semua dari PCNU hingga ke tingkat MWC untuk berkumpul, kita lisan saja dan melihat suara terbanyak, kita sudah minta kiai dan ulama untuk salat Istikharah dan kita dengarkan bahwa suara terbanyak adalah Prabowo-Gibran," pungkasnya.
