Posisi dr Zaini Rizaldy yang sebelumnya menjabat Kadiskes Kota Pekanbaru kini digantikan oleh Arnaldo Eka Putra sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
(LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tidak memiliki pejabat defenitif. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru kini dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt.
Zaini Rizaldy yang sebelumnya menjabat Kadiskes kini digantikan oleh Arnaldo Eka Putra. Peralihan ini secara resmi setelah proses serah terima jabatan berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Selasa 2 Januari 2023.
Zaini tidak lagi menjabat kepala dinas setelah mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi Riau. Arnaldo sendiri merupakan pejabat defenitif DireAktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Kota Pekanbaru.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution menilai mutasi adalah hal biasa dan penunjukan ini tentunya sudah berkoordinasi dengan Pj Wali Kota Pekanbaru.
Meski begitu, penunjukan Arnaldo sebagai Plt terkesan tidak mempertimbangkan rekam jejak kinerja. Arnaldo nyatanya punya sejumlah catatan kinerja buruk.
Aktivitas layanan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru mendapat sorotan dari Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Riau. Mereka menyoroti aktivitas di rumah sakit pemerintah itu pasca kisruh internal.
"Manajemen rumah sakit mestinya menjaga keseimbangan antara hak pasien di rumah sakit, menjalankan kewajibannya dalam memberi akses layanan dasar kepada masyarakat," jelas Ketua BPRS Provinsi Riau, Abdullah Qayyum, Jumat 25 Agustus 2023.
Ia menegaskan, adanya konflik internal jangan sampai menganggu layanan di rumah sakit di bawah pengelolaan Pemeirntah Kota Pekanbaru. Para pasien harus bisa mengakses layanan di rumah sakit itu.
Dirinya tidak ingin nantinya ada pasien menyampaikan keluhan atas pelayanan dari RSD Madani Pekanbaru. Meski ada kisruh internal antara direksi dengan para dokter, jangan sampai mengabaikan pasien yang hendak mendapat layanan kesehatan.
Baca Juga
"Apa pun konflik yang terjadi, pelayanan harus tetap berjalan seperti biasa. Jangan sampai ada pasien yang terlantar akibat permasalahan di rumah sakit itu," tegasnya.
Ia menyampaikan, BPRS Provinsi Riau bakal melakukan penelusuran lebih lanjut agar konflik internal di RSD Madani Pekanbaru semakin berlarut. Pihaknya menilai jajaran direksi harus menuntaskan persoalan yang ada.
"Apa pun permasalahannya, layanan rumah sakit harus tetap berjalan. Apalagi mereka merupakan layanan dasar bagi masyarakat," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, terjadi kisruh antara Direktur RSD Madani, Arnaldo Eka Putra dengan para dokter spesialis. Puluhan dokter spesialis menyatakan mosi tidak percaya kepada Arnaldo.
Tak hanya itu, sempat mencuat masalah pemotongan honor para Tenaga Harian Lepas (THL) di RSD Madani pada tahun 2022 silam. Lalu pada 2021 silam, honor para THL menunggak selama tiga bulan.
Inspektorat Kota Pekanbaru juga menemukan permasalahan dalam proses pembayaran jasa pelayanan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru. Tim Inspektorat Kota Pekanbaru sudah memeriksa sejumlah pihak terkait kisruh di RSD Madani.
"Dari hasil penelusuran didapatkan keterangan bahwa ternyata tentang proses pembayaran jasa pelayanan, yang seharusnya diterima itu ditemukan permasalahan," ujar Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, Kamis 27 Juli 2023.
Sesuai ketentuan, kata Iwan, pengelola RSD Madani Pekanbaru bisa memberi jasa pelayanan hanya 40 persen dari pendapatan. Namun nilai dari jasa pelayanan itu harus ditentukan terlebih dahulu berdasar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pekanbaru.
"Boleh dibayarkan 40 persen, tapi harus ada ketentuan teknisnya, bagaimana teknis membaginya harus ada regulasi yang mengatur," jelasnya.
Tim juga menelusuri kegiatan di RSD Madani yang menjadi laporan dari para dokter spesialis. Ia menyebut indikasi awal permasalahan ini karena dokter sulit berkomunikasi dengan Direktur RSD Madani Pekanbaru.
Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun pun pernah berang lantaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih abai. Ia mendapat banyak kaduan dari masyarakat lantaran dokter tidak di rumah sakit ketika pasien membutuhkan.
"Mansyarakat mengadu, sampai kemarin dia WA saya, pak. Dia pendarahan, dokter tidak di tempat. Kalau bawa ke UHC Pekanbaru seperti ini, ini bunuh diri namanya," ucapnya saat peluncuran Program Jaminan Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) Pekanbaru Bertuah, Jumat pagi 28 Juli 2023.
Muflihun pun menegaskan kepada Direktur RSD Madani, Arnaldo Eka Putra semakin besar tantangan dan tanggungjawab ASN di bidang kesehatan, nakes pasca diluncurkan Program UHC Pekanbaru Bertuah.
"Dengan adanya UHC, tenaga kesehatan harus stand by, sarana prasarana harus lengkap. Saya tegaskan, Pak Dir RSD, nakes yang ASN jam kerjanya harus sesuai ASN, kita ini ASN pelayan masyarakat, jangan terlalu sok kita sebagai ASN," ketusnya.
